PASANGKAYU, GEMADIKA.com – Dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan menggali potensi ekonomi lokal, Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Tanjung China, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, pada Kamis (26/6/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi warga transmigrasi dan menggali potensi pengembangan usaha tambak pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.
Tim Ahli yang hadir dalam kunjungan ini terdiri dari Abdul Wahab (bidang transmigrasi), Hajrul Malik (bidang antar lembaga), Masram Jaya, dan Bayu, serta didampingi jajaran Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar, yakni Natsir (Sekretaris Dinas), Bayu (Kabid Pengembangan Permukiman Transmigrasi), Kepala UPTD Transmigrasi, serta staf teknis lainnya.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 17.00 WITA ini menyasar permukiman transmigrasi yang telah dihuni oleh 100 kepala keluarga (KK) dari angkatan pertama tahun 2018 hingga angkatan keempat pada 2024.
“Kami ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan dan mendengarkan aspirasi warga. Transmigrasi ini bukan sekadar pemindahan penduduk, tapi juga program strategis untuk pemerataan ekonomi wilayah,” ujar Hajrul Malik saat berdialog dengan warga.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap sejumlah tantangan dalam pengelolaan tambak. Salah satunya adalah sistem pasang surut air yang belum optimal. Lahan bekas tebangan pohon Nipa tidak mampu menahan air saat surut, membuat tambak cepat kering. Sebaliknya, lahan bekas mangrove justru bisa menyimpan air lebih lama dan menghasilkan panen yang lebih stabil.
Warga transmigrasi juga menyampaikan keterbatasan sarana pendukung, seperti terpal, kincir air, dan pakan. Meski begitu, beberapa kelompok usaha tambak telah menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan.
“Masalah bukan pada alamnya, tapi pada alat dan dukungan. Kalau ini dilengkapi, hasil bisa lebih baik,” terang salah satu warga.
Berdasarkan temuan Tim Ahli, kawasan transmigrasi Tanjung China masih menyimpan sekitar 310 hektare lahan potensial yang belum dikembangkan. Jika dikelola secara bertahap dalam waktu 2–3 tahun ke depan, kawasan ini diyakini mampu menjadi lokomotif ekonomi pesisir, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Tim pun memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulbar, di antaranya:
- Menetapkan program transmigrasi sebagai agenda prioritas pembangunan melalui kebijakan afirmatif.
- Mendorong sinergi lintas sektor, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Balai Wilayah Sungai (BWS), dalam pengembangan tambak dan infrastruktur penunjang.
- Menyusun skema pembiayaan kelompok usaha tambak berbasis dana APBN dan perbankan.
- Mengembangkan kawasan ini sebagai destinasi wisata agro-maritim berbasis tambak yang edukatif dan produktif.
TA Gubernur Sulbar Abdul Wahab, yang juga mendampingi langsung kegiatan ini, menyampaikan bahwa penguatan program transmigrasi harus melibatkan semua sektor.
“Kita punya SDM, lahan, dan semangat. Tinggal komitmen lintas OPD dan dukungan dari pusat. Ini bukan mustahil,” ungkapnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi terbuka bersama warga serta dokumentasi kondisi kawasan dan tambak. Diharapkan, hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan dasar penyusunan kebijakan pembangunan transmigrasi yang lebih terintegrasi di tingkat provinsi maupun nasional.
(Antyka)
