MAMUJU, GEMADIKA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, pada Rabu (30/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2026.
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kunjungan Wakil Bupati Mamasa disambut langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga menjabat Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor BPKPD Sulbar tersebut, dibahas secara rinci berbagai hal strategis, mulai dari target pendapatan daerah hingga rencana program pembangunan Kabupaten Mamasa yang akan dituangkan dalam KUA-PPAS dan APBD 2026. Wakil Bupati Sudirman juga menyampaikan harapan agar Pemprov Sulbar segera menyalurkan dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas langkah koordinasi yang dilakukan oleh Pemkab Mamasa.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Sinergi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memastikan penyusunan anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang intens dan terstruktur dalam penyusunan anggaran.
“Koordinasi seperti ini adalah momentum yang baik untuk menyamakan persepsi, terutama terkait target pendapatan dan program prioritas yang akan dimasukkan dalam KUA-PPAS dan APBD. Dengan begitu, kita bisa memastikan sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” jelas Murdanil.
Melalui pertemuan ini, diharapkan proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sejalan dengan kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulbar. (Antyka)
