PEKANBARU, GEMADIKA.com – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dalam sambutannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029, yang digelar secara daring pada Senin (30/06/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Restuardy menyebut bahwa Musrenbang tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda tahunan administratif, melainkan sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah.
“Pembangunan daerah harus menjadi bagian utuh dari pembangunan nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.
Menurutnya, Musrenbang RPJMD Provinsi Riau menjadi momen penting bagi Kemendagri untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan benar-benar mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu mewujudkan visi nasional ke depan.
Kemendagri mendorong agar dokumen RPJMD Riau mampu mengakomodasi agenda prioritas nasional secara konkret, seperti Nawacita Presiden, 17 Program Prioritas, hingga 83 Kegiatan Prioritas Utama yang telah dituangkan dalam RPJMN 2025–2029.
Tak hanya itu, Restuardy juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen yang berbasis data akurat dan indikator makro yang terukur secara realistis. Fokus pembangunan, menurutnya, harus diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Ia juga mengapresiasi sejumlah capaian positif yang telah diraih Provinsi Riau. Mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil, inflasi yang terkendali, hingga angka kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, tantangan pembangunan masih membentang, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan, hingga penguatan sistem pendidikan vokasi.
“Kebijakan daerah bisa jadi penggerak utama, baik melalui penyediaan fasilitas, pembebasan retribusi, maupun kolaborasi lintas sektor,” ujar Restuardy.
Di sisi lain, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menyampaikan bahwa lima tahun ke depan merupakan periode penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerahnya.
Ia menyebutkan beberapa persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti kualitas SDM yang belum optimal, rendahnya nilai tambah ekonomi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Riau, katanya, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang lebih terarah dan konkret, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan antarwilayah, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta peningkatan akses dan kualitas layanan dasar.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya tampak dari angka statistik, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Musrenbang RPJMD ini diharapkan menjadi tonggak awal untuk mendorong perencanaan pembangunan yang tidak hanya komprehensif, tapi juga implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat Riau.
(Selamet)
