JAKARTA, GEMADIKA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah poin strategis terkait kondisi dan arah kebijakan fiskal nasional dalam konferensi pers usai melapor kepada Presiden Joko Widodo di Istana, Senin malam (22/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia membeberkan fokus pembahasan bersama DPR mengenai pelaksanaan APBN 2024, proyeksi defisit APBN 2025, hingga penyusunan Rancangan APBN 2026 yang akan menjadi landasan fiskal pemerintahan mendatang.
Pertanggungjawaban APBN 2024: Prioritaskan Tata Kelola dan Transparansi
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Pembahasan tersebut mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat.
“Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti, dan kami akan terus melakukannya dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan memperkuat kepercayaan publik.
Outlook APBN 2025: Defisit Terkendali di Angka 2,73%
Terkait proyeksi APBN tahun 2025, Sri Mulyani memaparkan bahwa pemerintah memperkirakan defisit anggaran akan mencapai 2,73 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut disampaikan dalam Laporan Semester yang telah dikirimkan kepada DPR.
“Ini adalah konsekuensi dari upaya menjaga keseimbangan fiskal, di tengah kebutuhan belanja negara yang terus meningkat untuk mendukung program-program prioritas,” jelasnya.
Proyeksi ini mencerminkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan penerimaan negara dengan tuntutan pembiayaan sektor-sektor strategis.
RAPBN 2026: Alokasi Anggaran Difokuskan pada Program Prioritas Presiden
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026 tengah disusun secara intensif. Dokumen tersebut akan disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan DPR pada 15 Agustus 2025.
Beberapa program unggulan Presiden yang akan menjadi fokus pembiayaan RAPBN 2026 antara lain:
- Makanan bergizi gratis
- Sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan
- Koperasi Merah Putih
- Pemeriksaan kesehatan gratis
- Perbaikan madrasah dan sekolah
- Inpres jalan dan pembangunan infrastruktur desa
- Ketahanan pangan: perluasan lahan, pembangunan bendungan dan irigasi
Seluruh program tersebut saat ini tengah difinalisasi bersama Presiden, termasuk penyusunan asumsi makro dan pengalokasian anggarannya.
“Arahan Presiden adalah agar belanja negara difokuskan kepada program-program strategis, dan penerimaan negara ditingkatkan secara optimal,” jelas Sri Mulyani.
Deregulasi dan Kepercayaan Pasar Jadi Kunci
Tak hanya fokus pada anggaran, Presiden juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melanjutkan agenda deregulasi ekonomi guna memperkuat iklim investasi dan mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Hal ini dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Presiden menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar. Oleh karena itu, fiskal harus dikelola dengan hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi namun tidak membebani anggaran,” kata Sri Mulyani mengakhiri pernyataannya.
(Redaksi)
