PEMATANGSIANTAR, GEMADIKA.com – Aliansi organisasi masyarakat Simalungun yang menamakan diri Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) melayangkan surat kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, serta DPRD Kota Pematangsiantar. Mereka menyoroti penggunaan ornamen budaya non-Simalungun dalam sebuah kegiatan yang digelar di kota tersebut.
Aliansi GKSB terdiri dari Ikatan Keluarga Islam (IKEIS), DPP Komite Nasional Simalungun Indonesia (KNPSI), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi), serta Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidasesi).
Dalam laporannya, GKSB meminta DPRD Kota Pematangsiantar melakukan penyelidikan melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Mereka juga mendesak agar DPRD menindaklanjuti aduan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut GKSB, dalam acara Gempita Kemerdekaan Run, terlihat penggunaan ornamen dari budaya daerah lain pada backdrop acara, bukan ornamen khas Simalungun.
“Kita sudah surati DPRD dan kami meyakini hal ini (bukan ornamen Simalungun) adalah kesengajaan yang sistematis untuk mengikis eksistensi etnis Simalungun di Kota Pematangsiantar,” ujar Anthony, perwakilan GKSB, Rabu (20/8/2025).
Anthony menilai, tidak mungkin Wali Kota dan Kepala Dinas Pariwisata tidak mengetahui bahwa Pematangsiantar adalah kota budaya Simalungun. Ia menambahkan, arsitektur kantor pemerintahan pun didominasi ornamen Simalungun.
“Motto Kota Pematangsiantar adalah Sapangambei Manoktok Hitei yang berasal dari bahasa Simalungun, artinya ‘Semangat Bekerja Gotong Royong’. Jangan lupakan sejarah, leluhur kota ini adalah suku Simalungun,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, Hamam Sholeh, membantah tudingan tidak menghargai budaya Simalungun.
“Kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Simalungun,” tegas Hamam saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa kegiatan Gempita Kemerdekaan Run merupakan program yang difasilitasi Pemko, namun pelaksanaan teknis sepenuhnya dilakukan oleh komunitas dan anak-anak muda kreatif.
“Sebenarnya kegiatan itu juga tidak ditampung di anggaran dinas. Sumber dana berasal dari uang pendaftaran dan berbagai sumber lainnya,” ujarnya.
Hamam menambahkan, pihaknya selalu mengedepankan kebudayaan Simalungun dalam setiap kegiatan. “Setiap acara yang kita adakan pasti dikoordinasikan lebih dahulu dengan semua pihak agar seni budaya lokal bisa kita kembangkan bersama,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD dan Wali Kota Pematangsiantar belum memberikan tanggapan resmi terkait surat yang dilayangkan GKSB. (S.Hadi Purba)
