REMBANG, GEMADIKA.com – Bupati Rembang, Harno, mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Harno menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap laju pembangunan di Kabupaten Rembang.
Menurut Harno, rencana pemotongan ini tidak hanya berlaku untuk Rembang, melainkan untuk semua daerah. Namun, ia belum dapat memastikan secara rinci besaran pemotongan TKD yang akan diterima oleh Kabupaten Rembang.
“Nggak hanya Kabupaten Rembang saja, semua daerah kena potong. Berapa persisnya, kurang paham, kita tunggu saja,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan pemotongan tersebut, Bupati Harno menegaskan perlunya langkah efisiensi anggaran. Selain itu, program kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya harus ditinjau kembali.
“Maka kita upayakan efisiensi. Mana yang bisa ditunda, kita tunda,” imbuhnya.
Meskipun menghadapi pemotongan TKD, Harno menyebut bahwa daerah masih memiliki peluang untuk mengajukan program kegiatan kepada pemerintah pusat. “Masih ada celah, untuk kita mengusulkan ke pusat,” tandasnya.
Sebagai perbandingan, mengacu pada data Kementerian Keuangan, pada tahun 2025 Kabupaten Rembang menerima total TKD sekitar Rp 1,4 Triliun. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 23,9 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 833,3 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 304 Miliar, Dana Desa Rp 244 Miliar, dan insentif fiskal sebesar Rp 7,6 Miliar.
Secara nasional, dilansir dari CNN Indonesia, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 awalnya menganggarkan TKD se-Indonesia hanya sebesar Rp 650 Triliun.
Jumlah ini mengalami penurunan 29 persen dibandingkan TKD tahun 2025 yang mencapai Rp 919 Triliun. Namun, setelah dilakukan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, akhirnya disepakati bahwa Dana TKD tahun 2026 akan ditetapkan sebesar Rp 693 Triliun.
