MAKASSAR, GEMADIKA.com – Ratusan pejabat pemerintah daerah dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi mengikuti program asistensi perencanaan pembangunan digital yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi langkah strategis memperkuat kapasitas daerah dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis data.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Rapat Asistensi Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digelar mulai Rabu (12/11) hingga Jumat (14/11) di Makassar.
Program ini dirancang khusus untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Dokrenda) secara digital dan berbasis data akurat.
Asistensi dilaksanakan melalui tiga diskusi panel intensif yang membahas berbagai aspek penting. Materi meliputi kebijakan penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dan arah kebijakan transfer keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026, isu strategis pemanfaatan data dalam perencanaan, serta simulasi penerapan Modul Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) dalam SIPD.
Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Maddaremmeng, menekankan pentingnya kualitas data sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan yang efektif.
“Penguatan pemanfaatan Modul e-Walidata menjadi langkah kunci untuk memastikan akurasi dokumen perencanaan daerah dan modul perencanaan pembangunan daerah untuk menjaga keselarasan rencana pembangunan daerah tersusun secara logis dan selaras dengan rencana pembangunan pusat,” kata Maddaremmeng dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Maddaremmeng menjelaskan lebih lanjut bahwa modul pengendalian serta evaluasi dirancang untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD.
“Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga mencatat tantangan ketimpangan fiskal antarwilayah dan ketergantungan pada transfer pusat,” ungkap Maddaremmeng.
Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, menegaskan perlunya konsolidasi perencanaan dan peningkatan kapasitas fiskal agar pembangunan lebih merata di seluruh daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Keuangan memaparkan arah kebijakan APBN 2026 yang berfokus pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Prioritas anggaran diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah dihimbau untuk segera melengkapi dan memutakhirkan data di sistem SIPD guna mendukung konsistensi antara data, dokumen perencanaan, dan pengendalian pembangunan di lapangan.
Kegiatan asistensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan dan Sulawesi, serta Tim Teknis SIPD dari berbagai daerah.
Melalui kegiatan ini, Kemendagri menargetkan peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, dan berbasis data yang valid. Digitalisasi perencanaan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan nasional sekaligus mengurangi kesenjangan antardaerah. (Selamet)
