NEW YORK, GEMADIKA.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memperingatkan bahwa organisasi dunia tersebut berada di ambang krisis keuangan serius dan berpotensi kehabisan dana operasional pada Juli 2026.

Peringatan itu disampaikan Guterres melalui surat resmi kepada negara-negara anggota PBB pada Jumat (30/1/2026), di tengah persoalan anggaran kronis yang terus membelit organisasi internasional tersebut, sebagaimana dilansir AFP.

Dalam surat tersebut, Guterres menegaskan bahwa persoalan utama keuangan PBB disebabkan oleh banyaknya negara anggota yang tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tidak melunasinya tepat waktu.

Akibat kondisi tersebut, PBB terpaksa melakukan pembekuan perekrutan pegawai serta pemangkasan anggaran di berbagai sektor penting.

“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres.

Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan semakin meningkatkan risiko struktural bagi keberlangsungan organisasi.

“Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural,” lanjutnya.

Berdasarkan data keuangan PBB, meskipun lebih dari 150 negara anggota telah memenuhi kewajiban iuran, organisasi tersebut menutup tahun 2025 dengan tunggakan sebesar 1,6 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 26 triliun. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan tunggakan pada tahun 2024.

Baca juga :  Viral! Oknum Perangkat Desa Digerebek Warga di Toilet Kedai, Situasi Sempat Memanas

Jumlah tunggakan tersebut juga terpaut sekitar 600 juta dolar AS dari iuran Dana Perdamaian yang pernah diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan total nilai mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun.

Baca juga :  Semangat Kurban Warga Tambirejo Menguat, Puluhan Sapi dan Kambing Disalurkan di Hari Raya Idul Adha

Selain persoalan tunggakan, PBB juga menghadapi tekanan tambahan berupa kewajiban mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota.

Juru bicara Sekjen PBB, Farhan Haq, menjelaskan bahwa kewajiban tersebut semakin memperburuk tekanan likuiditas yang sedang dihadapi organisasi.

Guterres pun menyinggung persoalan ini dalam suratnya dengan nada frustras

“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tulisnya.

Tag:

Untuk Informasi dan Layanan Tentang Kami Klik Kontak Kami