BANGKALAN, GEMADIKA.com – Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengalami penurunan secara drastis. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) menunjukkan posisi Bangkalan merosot tajam dalam peringkat nasional.
Kondisi ini memantik sorotan keras dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi.
Penurunan terlihat dari hasil PEKPPP 2025 yang dirilis Kementerian PAN-RB melalui Kepmen Nomor 3 Tahun 2026.
Bangkalan anjlok ke peringkat 190 dengan indeks 3,78 dan hanya berada di kategori B. Padahal pada tahun sebelumnya, Bangkalan masih bertengger di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan menyandang predikat A-.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, melihat lonjakan penurunan PEKPPP tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata.
“Jika peringkat PEKPPP turun, itu mencerminkan langsung kualitas pelayanan ikut menurun dan berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan daerah,” ungkap Solihin melalui sambungan telepon. Minggu (19/01/26).
Hasil evaluasi PEKPPP seharusnya menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan tahunan, karena dapat berpotensi merusak reputasi daerah dan berdampak pada kebijakan anggaran pusat.
“Kami sudah mengingatkan dalam pandangan fraksi, rotasi jabatan harus berbasis kompetensi. Faktanya masih banyak yang tidak sesuai, dan sekarang terbukti nilainya turun. Sebab daerah yang kinerjanya rendah berpotensi kehilangan kepercayaan dan peluang pendanaan,” ujarnya.
Fraksi PAN mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas lokus layanan.
“Penurunan nilai PEKPPP menjadi indikator kinerja yang buruk. Jadi Bupati Bangkalan sebagai pimpinan harus bertindak tegas terhadap OPD yang tidak bekerja maksimal,” tutupnya. (nardi)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan