BANGKALAN, GEMADIKA.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas komitmennya dalam membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta memberikan pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak secara tuntas.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan, Sudiyo, yang mewakili Bupati Bangkalan pada puncak peringatan Hari Ibu ke-97 yang digelar di Surabaya, Selasa (24/12/25) yang lalu.
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Sudiyo menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten/Kota yang punya komitmen kuat untuk memajukan pelayanan perempuan dan anak, Pemkab Bangkalan telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2025,” ungkapnya. Rabu, (31/12/25).
Lebih lanjut dijelaskan, UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, serta permasalahan lainnya.
“Dalam menjalankan tugas tersebut, UPTD PPA menyelenggarakan berbagai fungsi layanan, meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban,”tandasnya.
Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan PPA di Bangkalan semakin meningkat, hal ini dapat di lihat dari banyaknya laporan yang masuk ke UPTD PPA Bangkalan.
“Sebagian masyarakat sudah tau dimana tempat mengadu, semua ini tidak lepas dari Peran aktif masyarakat dan beberapa organisasi wanita yang tersebar. Sehingga tahun ini lebih banyak laporan yang masuk ke UPTD PPA ketimbang tahun kemarin,” pungkasnya.
“Namun kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan masih perlu ditingkatkan karena fenomena gunung es, di mana banyak kasus tersembunyi akibat takut, malu, atau intimidasi, padahal identitas pelapor dijamin aman,” tutupnya. (nardi)
