GROBOGAN, GEMADIKA.com – Pemerintah Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan sumber pendapatan lainnya, sekaligus Musyawarah Desa Tahunan BUMDes Lumbung Rejo Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di balai desa tersebut dihadiri Kepala Desa, BPD, perangkat desa, perwakilan Kecamatan Grobogan, pendamping desa, pengurus BUMDes, serta tokoh masyarakat dan unsur lembaga desa.

Realisasi Pembangunan 2025

Dalam forum tersebut dipaparkan laporan realisasi kegiatan pembangunan tahun 2025, meliputi:

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase, dan sarana penunjang fasilitas umum.

Program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro warga.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga penerima manfaat sesuai ketentuan pemerintah.

Operasional pemerintahan desa serta dukungan kegiatan kemasyarakatan dan kelembagaan desa.

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Baca juga :  Launching Posyandu 6 SPM di Desa Dimoro, Kades Totok Suprapto Dorong Peningkatan Layanan Masyarakat

Kepala Desa Getasrejo, Busro Siswanto, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa alokasi anggaran desa tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan.

“Untuk tahun 2026, anggaran yang diterima desa diperkirakan tinggal sekitar Rp370 juta. Ini tentu menjadi tantangan bagi kami dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Suasana Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan Laporan Tahunan BUMDes “Lumbung Rejo” Tahun Anggaran 2025 di Balai Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kamis (12/2/2026). (Dok Media Gemadika)

Ia menegaskan bahwa dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah desa akan lebih selektif dalam menyusun skala prioritas, terutama pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Meski anggaran menurun, kami tetap berusaha semampu mungkin agar pelayanan dan pembangunan tetap berjalan,” tegas Busro.

Musdes juga membahas laporan tahunan BUMDes Lumbung Rejo Tahun 2025. Dalam pemaparannya, pengurus BUMDes menyampaikan perkembangan unit usaha yang telah berjalan serta tantangan yang dihadapi selama satu tahun terakhir.

Pemerintah desa berharap BUMDes dapat terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selain itu, keberadaan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) diharapkan dapat beroperasional dengan lancar dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat desa.

Baca juga :  "Momentum Waisak 2026, 83 Napi Buddha di Jawa Tengah Dapat Remisi — Lapas Nusakambangan Dominasi Penerima Terbanyak"

Perwakilan Camat Grobogan, Ibu Umi, dalam arahannya menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

“Musdes ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pengelolaan dana harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar BUMDes dikelola secara profesional, dengan manajemen yang tertib administrasi dan mampu membaca potensi usaha desa secara realistis.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan masukan terkait prioritas pembangunan tahun mendatang, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi warga di tengah keterbatasan anggaran.
Melalui forum Musyawarah Desa ini, Pemdes Getasrejo diharapkan mampu menjaga komitmen keterbukaan informasi publik dan memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. (Joko P)

Untuk Informasi dan Layanan Tentang Kami Klik Kontak Kami