JAKARTA, GEMADIKA.com – Jumat, 6 Februari 2026, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa rakor ini sekaligus menjadi ajang evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu produksi, Polri berperan aktif sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan guna mengatasi persoalan permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.
Implementasi program ini telah dirasakan di sejumlah daerah, seperti wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani jagung mendapatkan dukungan modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan pertanian.
Sementara itu, Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI, dalam paparannya mewakili Himbara, menyampaikan komitmen sektor perbankan dalam mendukung sektor pertanian.
Ia mengungkapkan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri juga memberikan perlindungan kepada petani dari praktik tengkulak yang kerap menekan harga panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih layak.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026. Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan sebanyak 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
Menegaskan komitmen tersebut, Brigjen Langgeng Purnomo menyatakan:
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.”
Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara lebih profesional dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.
(Mr. Bien)
