MAMUJU,GEMADIKA.com – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju menghadapi tantangan serius di sektor administrasi. Dari total 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang beroperasi, tercatat baru delapan unit yang mengantongi izin resmi.
Kenyataan pahit ini terungkap dalam Rapat Gabungan Komisi yang digelar DPRD Kabupaten Mamuju pada Rabu (25/2/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Aspirasi Gedung DPRD tersebut menghadirkan lintas sektoral, mulai dari jajaran OPD terkait seperti BPKAD, Dinas Kesehatan, hingga para Koordinator dan Kepala SPPG se-Kabupaten Mamuju.
Darurat Legalitas di Tengah Operasional
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, H. Syamsuddin Hatta, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan main adalah hal mutlak, mengingat program ini bersentuhan langsung dengan konsumsi publik dan kesehatan anak sekolah.
“Ini menjadi perhatian bersama. Dari 28 dapur yang ada, baru delapan yang dinyatakan telah menyelesaikan izin maupun persyaratan administrasi untuk beroperasi. Kami meminta seluruh SPPG agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ujar Syamsuddin usai memimpin rapat.
Ketimpangan jumlah dapur yang beroperasi dengan ketersediaan izin ini memicu kekhawatiran mengenai standar keamanan pangan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di lapangan.
Dispensasi 6 Bulan untuk Pembenahan
Merespons kendala teknis yang dihadapi para pengelola di lapangan, pihak DPRD memberikan kebijakan kelonggaran waktu. Syamsuddin mengungkapkan bahwa sejumlah pengelola SPPG telah mengajukan permohonan tambahan waktu untuk memproses legalitas operasional mereka.
“Para pengelola meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan perizinan. Kami memberikan tenggat waktu hingga enam bulan ke depan,” tambahnya.
Selama masa transisi ini, DPRD bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG akan melakukan pemantauan ketat agar kualitas sajian tetap terjaga meski proses administratif masih berjalan.
Sinergi Lintas Sektor
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi bagi OPD pendukung. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan diminta memastikan rantai pasok bahan baku tetap stabil dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dengan adanya pertemuan strategis ini, DPRD berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto di Mamuju tidak hanya sukses secara seremonial, tetapi juga tertib secara administrasi, efektif secara operasional, dan tepat sasaran bagi para penerima manfaat.(Antika)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan