Pemerintah Jalankan Program Target Nasional Kesehatan dan Kependudukan 2026–2035

GEMADIKA.com – Pemerintah menetapkan Kementerian Kesehatan Vietnam sebagai lembaga utama pelaksana Program Target Nasional di bidang kesehatan, kependudukan, dan pembangunan untuk periode 2026–2035.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Resolusi Nomor 262/2025/QH15 yang disetujui oleh Majelis Nasional Vietnam, terkait kebijakan investasi untuk pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat pengelolaan kependudukan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Anak-anak di wilayah kurang mampu ditetapkan sebagai salah satu kelompok prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.

Kementerian Kesehatan Jadi Pelaksana Utama

Dalam rencana yang telah ditetapkan, Kementerian Kesehatan Vietnam akan menjadi lembaga pelaksana utama program.

Menteri Kesehatan bertanggung jawab menyetujui keputusan investasi untuk pelaksanaan program tahap pertama pada periode 2026–2030. Selain itu, kementerian juga akan menyusun peraturan mengenai prinsip, kriteria, serta norma alokasi dana dari anggaran pemerintah pusat dan rasio pendamping dari anggaran daerah.

Regulasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Vietnam untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

Evaluasi untuk Tahap Berikutnya

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pada periode 2026–2030, Kementerian Kesehatan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kelanjutan pendanaan dan isi program untuk periode berikutnya, yakni 2031–2035.

Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Majelis Nasional Vietnam guna memperoleh persetujuan.

Pengawasan dan Koordinasi Antar Lembaga

Kementerian Kesehatan juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Perdana Menteri mengenai pelaksanaan program, termasuk pengorganisasian, pemantauan, inspeksi, evaluasi, serta penyusunan laporan awal dan laporan akhir program.

Setiap tahun, kementerian akan memberikan laporan kepada pemerintah untuk kemudian disampaikan kepada Majelis Nasional mengenai hasil pelaksanaan program.

Sementara itu, kementerian dan lembaga pusat lainnya diminta untuk berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Kesehatan dalam pengembangan kegiatan program, termasuk penyusunan panduan teknis, norma, dan standar yang memudahkan pelaksanaan di tingkat daerah.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah juga menugaskan komite rakyat di tingkat daerah untuk menyusun rencana pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah diminta memprioritaskan alokasi anggaran daerah serta memobilisasi sumber daya sah lainnya guna memastikan tujuan program dapat tercapai secara optimal.(Tim Gemadika)