MAMUJU, GEMADIKA.com — Proses reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasuki tahap finalisasi. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan finalisasi laporan reviu yang diikuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Reviu Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Sabtu (14/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar Syaharuddin, bersama Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Muhammad, serta staf teknis turut hadir untuk menyelesaikan tahap akhir reviu laporan keuangan daerah yang masih berstatus unaudited.
Finalisasi reviu LKPD ini menjadi tahapan penting untuk memastikan kualitas, kelengkapan, serta kesesuaian penyajian laporan keuangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Pastikan Data Keuangan dan Aset Akurat
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, menjelaskan bahwa tahap finalisasi reviu merupakan proses krusial dalam pengendalian kualitas laporan keuangan daerah.
“Finalisasi reviu ini merupakan bagian dari proses pengendalian kualitas laporan keuangan daerah. Kami memastikan seluruh komponen laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan dan didukung oleh data yang valid, sehingga nantinya dapat disampaikan secara tepat waktu kepada BPK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang BMD BPKAD Sulbar, Muhammad, menambahkan bahwa proses reviu juga mencakup penelaahan terhadap penyajian aset daerah agar tercatat secara tertib dan akurat dalam laporan keuangan.
“Penatausahaan dan pelaporan aset daerah menjadi salah satu komponen penting dalam LKPD. Oleh karena itu, melalui proses reviu ini kami memastikan seluruh data aset telah tersaji dengan baik, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat bersama Inspektorat Daerah terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah.
Dengan proses tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Penulis : Antyka
