BLORA, GEMADIKA.com – Aktivis , Grex, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak masuknya investasi maupun proyek strategis di Kabupaten Blora. Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan agar seluruh aktivitas investasi tetap berjalan sesuai aturan serta memperhatikan dampak yang dirasakan warga sekitar.
Dalam keterangannya usai audiensi di DPRD Blora, Grex menyebut bahwa selama ini masyarakat dan pemerintah daerah sudah memberikan ruang serta akses bagi aktivitas proyek milik Pertamina.
Mulai dari penggunaan jalan kabupaten hingga mobilisasi kendaraan proyek yang melintas setiap hari, semuanya dinilai telah mendapat dukungan dari daerah.
“Blora pada prinsipnya terbuka terhadap investasi. Namun perusahaan juga harus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang ikut menanggung dampak aktivitas proyek,” ujarnya.
Ia menilai, warga tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya berharap ada tanggung jawab yang jelas terhadap dampak sosial maupun kondisi fasilitas umum yang digunakan untuk menunjang proyek.
Grex juga menyoroti penggunaan infrastruktur jembatan dan jalan oleh kendaraan bertonase besar. Menurutnya, fasilitas tersebut sejatinya dibangun untuk kebutuhan masyarakat umum, sehingga perlu ada perhatian serius agar tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas proyek berskala besar.
“Kekhawatiran masyarakat itu wajar. Jika pengawasan lemah dan tidak ada kepastian tanggung jawab, maka risiko kerusakan infrastruktur akan menjadi beban masyarakat sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, apabila jalan maupun jembatan mengalami kerusakan, dampaknya akan langsung dirasakan warga, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, akses petani, hingga mobilitas pelajar.
Karena itu, Grex meminta perusahaan tidak hanya berfokus pada percepatan proyek, tetapi juga memperhatikan keselamatan serta keberlangsungan fasilitas publik yang dipakai selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan investasi. Justru, kontrol sosial dinilai penting agar pembangunan berjalan secara sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah.
“Kami bukan menolak investasi. Kami hanya ingin ada keseimbangan antara kepentingan proyek dan hak masyarakat Blora,” tegasnya.
Ia memastikan Front Blora Selatan tetap memilih jalur dialog dan penyampaian aspirasi secara konstitusional dalam mengawal persoalan yang berkaitan dengan dampak proyek di wilayah tersebut.
