JAKARTA, GEMADIKA.com – Program pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahkan menyebut proyek tersebut berjalan tidak optimal dan cenderung “setengah mangkrak”.
Pernyataan itu disampaikan Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Ia menilai rendahnya progres pembangunan menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
Dari total 93 unit Sekolah Rakyat yang ditargetkan selesai, realisasi hingga 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58–59 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan sudah siap digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” sebut Dody.
Ia mengungkapkan, sejak awal dirinya telah memberikan berbagai arahan serta solusi untuk mengantisipasi hambatan pembangunan. Namun, menurutnya, arahan tersebut tidak dijalankan secara maksimal oleh jajarannya.
Akibatnya, sejumlah kendala teknis yang seharusnya bisa diselesaikan sejak awal tahun justru baru ditangani belakangan, sehingga berdampak pada keterlambatan progres proyek.
“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” jelas Dody.
Ia juga mengaku harus turun langsung ke lapangan untuk memantau sekaligus memberikan solusi percepatan pembangunan. Bahkan, sejumlah solusi yang ia tawarkan disebut tidak ditanggapi serius oleh sebagian pihak.
“Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” paparnya.
Lebih lanjut, Dody menyoroti adanya kontrak pembangunan yang dinilai tidak selaras dengan target nasional. Beberapa proyek bahkan memiliki jadwal penyelesaian melewati batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
“Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” sebut Dody.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PU melakukan langkah tegas dengan merombak struktur internal. Sejumlah pejabat mulai dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai dilaporkan telah diganti guna mempercepat penyelesaian proyek.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis sebagian besar proyek dapat diselesaikan sesuai target. Dody menyebut sekitar 88 Sekolah Rakyat ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Namun, masih terdapat beberapa lokasi dengan progres terendah, di antaranya di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, yang menjadi perhatian khusus dalam percepatan pembangunan.
Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Dilansir dari Detikfinance.
