BANDA ACEH, GEMADIKA.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina Asgara, menyatakan dukungan penuh terhadap Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) yang mengusulkan agar pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa. Inisiatif ini dinilai sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah di Aceh.
“Kami sangat mendukung inisiatif SAPA ini. Sudah saatnya Pj Gubernur Aceh dan DPRA mengambil tindakan nyata dengan membuat aturan dan regulasi agar pangkalan gas elpiji dikelola langsung oleh BUMG desa. Dengan begitu, distribusi gas elpiji akan lebih mudah terkontrol, tepat sasaran, dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” ungkap Muksalmina pada hari Rabu, 9 Oktober 2024.
Ia menambahkan bahwa selama ini distribusi gas elpiji sering kali bermasalah, yang merugikan masyarakat. Kelangkaan dan harga yang tidak sesuai ketentuan, terutama pada momen-momen tertentu seperti peringatan Maulid Nabi, membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas elpiji dengan harga yang wajar.
“Jika pangkalan gas elpiji dikelola oleh desa melalui BUMG, saya yakin masalah kelangkaan gas dapat teratasi. Masyarakat tidak lagi kecewa karena stok habis dalam waktu singkat. Pengalihan ini akan memastikan distribusi gas lebih merata dan menambah Pendapatan Asli Gampong (PAG) desa,” tegasnya.
Muksalmina juga menjelaskan bahwa distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. “Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan,” lanjutnya.
Ketua APDESI Aceh berharap Pj Gubernur Aceh segera mengambil langkah konkret untuk mengalihkan distribusi gas elpiji ke BUMG desa demi kepentingan masyarakat. “Saatnya Aceh memiliki sistem distribusi gas yang lebih adil dan transparan, serta menyejahterakan masyarakat desa. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya di Aceh,” pungkasnya.
Sebelumnya, seruan ini juga datang dari SAPA, yang meminta Pj Gubernur Aceh segera membuat kebijakan konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG di setiap desa. SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh BUMG dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
Menurut SAPA, pengalihan distribusi ke BUMG akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa sebagai pengelola akan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang kelangkaan atau harga yang melambung tinggi.
“Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan keberpihakannya. Segera buat regulasi yang mengikat agar setiap desa memiliki pangkalan gas elpiji sendiri, yang diawasi dan dikelola oleh BUMG dengan pendampingan dari pemerintah. Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga jangka panjang agar distribusi gas elpiji di Aceh lebih tertata dan tidak ada lagi penyimpangan,” pinta Ketua SAPA, Fauzan Adami. (Rahmad P. Ritonga)
