DELI SERDANG, GEMADIKA.com – Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala Desa Paluh Kurau, Yusuf Batubara, setelah gelombang protes masif dari warga Kecamatan Hamparan Perak. Keputusan ini menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang sudah berlangsung berbulan-bulan terkait pengelolaan bantuan pertanian dan distribusi pupuk subsidi.
Pemberhentian ini disambut antusias oleh warga setempat, terutama kelompok petani yang selama ini merasa menjadi korban kepemimpinan yang dinilai otoriter. Berbagai keluhan mengemuka, mulai dari pengaturan bantuan pertanian hingga persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak transparan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Ka.UPTD) Dinas Pertanian Hamparan Perak ketika dikonfirmasi pada Kamis (17/04/2025) membenarkan adanya sejumlah laporan ketidakpuasan dari kelompok tani.
“Terakhir yang dikeluhkan pak Riston Hutajulu pada saya kenapa Kepala Desa tidak memberi kebebasan bagi kelompok kami untuk menentukan pengurus Brigade pangan, sebagai penerima bantuan seperti Hand Traktor, Traktor Roda Empat, hingga Combine Harvester sangat meresahkan,” ungkapnya.
Riston Hutajulu, pengurus Kelompok Tani Sri Rezeki, adalah salah satu dari puluhan petani yang aktif menyuarakan keberatannya. Dia mengkhawatirkan pihaknya akan dipersulit dalam berbagai urusan administrasi, termasuk pengurusan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik) untuk pupuk bersubsidi.
Rapat Koordinasi Multi-Stakeholder
Menanggapi situasi yang semakin memanas, pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi komprehensif yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, perwakilan Kementerian Pertanian, Bhabinsa (Bintara Pembina Desa), dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
Hasil rapat tersebut menetapkan mekanisme baru yang lebih transparan dan adil dalam penentuan penerima bantuan pertanian. Sistem ini dirancang untuk menghilangkan praktik favoritisme dan nepotisme yang sebelumnya dikeluhkan warga.
Aksi Demonstrasi ke DPRD
Tidak puas dengan respons yang lambat, sehari sebelum keputusan pemberhentian, tepatnya pada Rabu (16/04/2025), puluhan warga Paluh Kurau mendatangi Kantor DPRD Deli Serdang. Mereka menuntut tindakan konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan di desa mereka.
Langkah tegas Bupati mendapat dukungan penuh dari H. Wagirin Arman, S.Sos., anggota DPRD Provinsi Sumut yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat. Dia mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian dan menyatakan bahwa penyaluran bantuan serta pupuk subsidi kini sudah lebih merata dan sesuai sasaran.
“Ini adalah bagian dari implementasi program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Kita butuh pemimpin yang bersih, tegas, dan berpihak kepada rakyat,” tegas Wagirin.
Harapan Baru untuk Desa Paluh Kurau
Pemberhentian Kepala Desa Yusuf Batubara dipandang sebagai bentuk konkret dari komitmen Bupati dr. Asri Ludin Tambunan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Warga Desa Paluh Kurau kini menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan petani kecil.
Pejabat sementara akan segera ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sambil menunggu mekanisme pemilihan kepala desa yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Selamet)
