NTB, GEMADIKA.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menjadi sorotan nasional setelah dipilih sebagai daerah percontohan dalam transformasi tata kelola pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC).
Di tengah tantangan nasional berupa kesenjangan kualitas layanan kesehatan, Kemendagri bersama UNICEF Indonesia secara resmi meluncurkan program penguatan pemantauan dan evaluasi tata kelola PHC di NTB pada Rabu (23/4/2025).
Langkah strategis ini menjadi momentum penting menjelang rencana ekspansi program ke seluruh wilayah provinsi yang dijadwalkan pada 2026 mendatang. Program ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan pelayanan kesehatan primer di Indonesia, mulai dari kualitas layanan yang belum merata, lemahnya tata kelola Puskesmas, hingga pemanfaatan data yang belum optimal dalam perencanaan dan evaluasi.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, tidak menyembunyikan apresiasinya terhadap capaian NTB dalam penguatan tata kelola pelayanan kesehatan primer.
“Sejak tahun 2022, Kabupaten/Kota di Provinsi NTB telah menjadi pionir dalam penguatan tata kelola PHC, salah satunya dengan pengelolaan BLUD Puskesmas. Hasilnya sudah terlihat baik dan kami apresiasi capaiannya,” kata Chaerul Dwi Sapta pada sambutan acara.
SiPHC: Inovasi Digital untuk Transformasi Layanan Kesehatan
Kemendagri bersama UNICEF tidak hanya sekadar memberikan pendampingan, tetapi juga mengembangkan solusi digital berupa dashboard SiPHC (Sinkronisasi Primary Health Care) yang dirancang khusus untuk mendukung penguatan sistem kesehatan di daerah.
“Kami berharap SiPHC dapat menjadi panduan bagi semua perangkat daerah untuk menilai capaian, merancang intervensi, dan mengukur efektivitas kebijakan serta pembiayaan untuk layanan kesehatan primer,” tambah Chaerul.
Dashboard ini menjadi instrumen penting yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan komprehensif, sehingga intervensi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.
Kesehatan Primer: Fondasi Sistem Kesehatan Nasional
Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi penting dalam sistem kesehatan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat pengelolaan BLUD Puskesmas dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lealu Hamzi Fikri, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam penguatan sistem layanan kesehatan primer.
“Penguatan sistem layanan kesehatan primer perlu dilakukan melalui supervisi intensif yang berbasis data nyata, karena hal ini sangat menentukan efektivitas penggunaan sumber daya daerah sekaligus kualitas layanan yang diterima masyarakat secara luas,” ungkap Lealu Hamzi Fikri.
Dukungan UNICEF untuk Kesetaraan Akses Layanan Kesehatan
Chief of Health UNICEF Indonesia, Mrunal Shetye, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Provinsi NTB dalam memperkuat dan memperluas model pelayanan kesehatan primer ke seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Menurutnya, inisiatif NTB merupakan strategi krusial untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan.
“Ini adalah upaya strategis dan inklusif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan,” ujarnya.
Program penguatan tata kelola PHC ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di NTB, tetapi juga menjadi model yang dapat direplikasi di provinsi lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian, visi pemerataan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia bisa segera terwujud. (Selamet)
