CIREBON, GEMADIKA.com – Wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya kembali mencuat kuat di tengah dinamika pembangunan kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).
Gagasan pemekaran wilayah yang telah bergulir selama lebih dari satu dekade ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional dan daerah, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Rokhmin Dahuri, yang menekankan bahwa pembentukan provinsi baru harus dilandasi visi pembangunan jangka panjang.
Dalam forum Halal Bihalal dan Sharing Session bersama Wakil Wali Kota Cirebon periode 2019–2024, Hj Eti Herawati, Ketua MW KAHMI Jawa Barat, Asad Ali, dan tokoh lainnya di Saung Kuliner, Kompleks Stadion Bima Kota Cirebon, Jumat (2/5/2025), Rokhmin mengungkapkan pandangannya tentang kelayakan teknis wilayah ini menjadi provinsi mandiri.
“Kalau secara teknokratis, Cirebon Raya sudah sangat layak menjadi provinsi. Potensi PAD tinggi, SDM cukup, dan posisi strategis. Tapi pembentukan provinsi jangan hanya karena ingin jadi gubernur atau sekda. Harus dibarengi kesiapan fiskal dan tata kelola pembangunan yang visioner,” kata Rokhmin.
Sebagai Anggota DPR RI Komisi IV, Rokhmin mengaku telah mengikuti dinamika wacana ini selama lebih dari satu dekade. Ia memuji keseriusan sejumlah elemen di Ciayumajakuning dalam menyusun roadmap pembangunan, yang bisa menjadi dasar penguatan wacana provinsi baru.
Potensi Penguatan Regional dengan Bergabungnya Subang dan Brebes
Rokhmin menambahkan bahwa wilayah Cirebon Raya akan semakin potensial jika mendapat dukungan dari daerah tetangga. “Kalau Subang dan Brebes ikut bergabung, akan lebih kuat secara regional,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat masih menjadi penghalang utama. Ia juga menyayangkan fakta bahwa sekitar 70 persen daerah hasil pemekaran sebelumnya masih sangat tergantung pada dana pusat.
“Jangan sampai Provinsi Cirebon Raya nanti jadi tambahan beban fiskal nasional. Harus jadi provinsi mandiri dan inovatif,” tegasnya.
Fokus pada Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi
Dalam diskusi tersebut, Rokhmin juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, peningkatan industri manufaktur, dan penguatan sektor jasa dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama provinsi baru.
“Kalau kita bisa alokasikan anggaran dengan baik, dan kepala daerah punya jaringan ke pusat seperti Pak Imron, kita bisa percepat konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sebagai tokoh daerah, Rokhmin mengaku siap mendukung lahirnya Provinsi Cirebon Raya selama perjuangan tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau amanah itu datang, kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kompak. Jangan hanya ganti papan nama, tapi substansi pembangunannya harus benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
Dukungan dari DPRD Jawa Barat
Wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi provinsi baru Cirebon Raya juga mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Menurut Ono, Cirebon Raya memiliki potensi besar untuk dimekarkan dari Jabar dan layak menjadi provinsi baru.
Wilayah yang Diusulkan Masuk Provinsi Cirebon Raya
Jika wacana pemekaran ini disetujui, calon Provinsi Cirebon Raya akan terdiri dari tujuh kabupaten/kota, yaitu:
- Kabupaten Indramayu – terdiri dari 31 kecamatan
- Kabupaten Kuningan – terdiri dari 32 kecamatan
- Kabupaten Majalengka – terdiri dari 26 kecamatan
- Kabupaten Cirebon – terdiri dari 40 kecamatan
- Kota Cirebon – terdiri dari 31 kecamatan
- Kabupaten Indramayu Barat (masih dalam wacana pemekaran dari Kabupaten Indramayu)
- Kabupaten Cirebon Timur (masih dalam wacana pemekaran dari Kabupaten Cirebon)
Meskipun mendapat dukungan dari sejumlah pihak, pemekaran Cirebon Raya dari Jawa Barat dinilai masih membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan hingga calon provinsi baru ini terbentuk.
