JAKARTA, GEMADIKA.com – PT PLN (Persero), perusahaan listrik negara yang memonopoli sistem kelistrikan di Indonesia, tengah menjadi sorotan akibat kondisi keuangan yang kian mengkhawatirkan. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo, utang PLN tercatat melonjak tajam hingga Rp711,2 triliun pada 2024.
Data Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan, angka itu meningkat drastis dari Rp655 triliun pada 2023. Artinya, selama 2024 utang PLN naik rata-rata Rp4,7 triliun per bulan atau sekitar Rp156,7 miliar per hari.
Tak hanya soal utang, PLN juga tercatat tiga kali mengalami pemadaman listrik massal (blackout). Dua kali terjadi di Pulau Sumatera pada 2024, dan terakhir di Pulau Bali pada Mei 2025.
Di tengah persoalan tersebut, mencuat pula isu gaya hidup Dirut PLN bersama keluarga yang kerap berlibur ke luar negeri, bahkan di saat pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran. Meski demikian, Darmawan terbilang cukup lama bertahan di kursi puncak PLN selama empat tahun, meski berbagai persoalan terus membayangi perusahaan plat merah tersebut.
Informasi yang beredar, seluruh masalah ini sudah sampai ke telinga Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai langkah penyelamatan, Presiden disebut tengah menyiapkan strategi, termasuk kemungkinan mengganti Dirut PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.
“Iya, kami dengar bakal ada RUPS Luar Biasa. Cuma belum tahu pasti kapan dan siapa sosok yang akan menggantikan Pak Darmo,” ungkap seorang sumber terpercaya di PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).
Presiden Harus Gercep
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengaku juga sudah mendengar kabar RUPS Luar Biasa tersebut. Menurutnya, jelas ini strategi yang harus segera dilaksanakan.
Karena menurutnya, sudah sangat riskan keuangan di tubuh PLN dan memang harus segera diselamatkan. Apalagi, banyak anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran.
“Terbaru misalnya sewa pembangkit listrik berdaya 3 Giga Watt dalam 10 bulan terakhir yang nilai kontraknya sampai Rp50 triliun lebih. Untuk apa coba?. Ini harus diselidiki, termasuk vendor-vendor yang menjadi pion di PLN dalam pelaksanaannya,” kecamnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Untuk kasus tersebut, sambungnya, dari hasil investigasi, modus sewa pembangkit listrik tersebut dengan cara memperalat anak perusahaan seperti Indonesia Power, Nusantara Power dan dan PLN Batam.
“Parahnya lagi, sewa ini dengan tarif diatas biasanya atau harga normal. Kemudian waktunya yang mencapai 5 tahun. Pastinya sangat tidak wajar. Pertanyaannya, Perusahaan Listrik Negara kok listriknya nyewa..?” Ini harus dibongkar oleh aparat penegak hukum,” bebernya.
Karena itu, harap Yudhis, Pesiden memang harus gercep dalam urusan penyelamatan PLN ini.
“Karena faktanya, PLN era Darmo ini gak pernah mengakui bagaimana kondisi sebenarnya perusahaan itu, karena semua dipoles dengan berita positif yang sudah di-hire agar masa kepemimpinannya terlihat perfect,” ungkapnya.
Jebolan Magister Komunikasi juga mengatakan, sangat dibutuhkan penyegaran di tubuh PLN, setelah ada indikasi gurita KKN terus menggerogoti perusahaan.
“Sudah menjadi rahasia umum siapa-siapa sekarang pejabat yang kini bercokol di manajemen atas PLN. Bukan hanya pegawai yang patuh kepadanya, tapi banyak pro-hire via sub holding yang kemudian dijadikan pegawai dan kini menduduki jabatan bergengsi di holding dengan gaji selangit,” ketusnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatawan Wartawan Online (IWO) ini juga mendesak Presiden, ke depan bukan hanya mencopot, namun juga harus m merintahkan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri yang kini menangani sejumlah kasus di PLN, bisa mengurut berbagai kasus di PLN terutama dalam urusan penggunaan anggaran.
“Kami akan terus menggiring berbagai kasus di PLN yang diduga melibatkan Darmawan Prasodjo sampai ke balik jeruji,” tegasnya. (W.Ardiansyah)
