MAMUJU, GEMADIKA.com – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi sorotan nasional setelah masuk dalam 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sulbar mencapai 3,5 persen, angka yang dinilai cukup tinggi dibanding rata-rata nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama jajaran perangkat daerah mengikuti Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Selasa (2/9/2025). Pertemuan yang dipusatkan di Kantor Kemendagri RI ini berlangsung secara virtual, dengan jajaran Pemprov Sulbar mengikuti dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat perencanaan pembangunan agar sejalan dengan strategi pengendalian inflasi.
“Bapperida akan memaksimalkan peran perencanaan dan pengendalian program prioritas, termasuk memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, distribusi pangan, dan kebijakan fiskal daerah. Tujuannya jelas yaitu menjaga daya beli masyarakat dan menekan lonjakan harga,” ujar Junda.
Ia menambahkan, keterlibatan Bapperida dalam forum tersebut merupakan wujud dukungan penuh terhadap misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Dengan langkah strategis yang ditekankan Mendagri dan ditindaklanjuti pemerintah daerah, diharapkan inflasi Sulbar dapat ditekan agar tidak semakin membebani masyarakat, terutama di sektor kebutuhan pokok.(antyka)
