BEIRUT, GEMADIKA.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp5,9 triliun guna membantu 1,4 juta warga yang terdampak krisis kemanusiaan di Lebanon.
Permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan akibat dampak konflik yang masih berlangsung di sejumlah wilayah negara tersebut. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kondisi kemanusiaan di lapangan dinilai masih sangat memprihatinkan.
Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik terhadap kehidupan warga sipil.
Menurutnya, dukungan pendanaan internasional sangat dibutuhkan agar berbagai operasi kemanusiaan dapat terus berjalan dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.
Kerusakan Infrastruktur Meluas
Berdasarkan laporan PBB, serangan udara, drone, dan artileri telah menyebabkan kerusakan besar terhadap berbagai fasilitas sipil. Infrastruktur yang terdampak meliputi rumah sakit, klinik kesehatan, gedung pemerintahan, lahan pertanian, stasiun pengolahan air, hingga sekolah.
Banyak sekolah yang kini beralih fungsi menjadi tempat penampungan sementara bagi warga yang mengungsi akibat konflik.
Sejak meningkatnya eskalasi konflik, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 10.000 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, hampir satu juta warga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari tempat yang lebih aman.
Di sejumlah wilayah, kawasan permukiman mengalami kerusakan berat dan berubah menjadi puing-puing akibat serangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
Risiko bagi Perempuan dan Anak Meningkat
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup semakin melemah karena terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan publik.
PBB juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perempuan dan anak perempuan yang menjadi kelompok paling rentan dalam situasi krisis.
Wakil Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB (UNFPA), Andrew Saberton, menyebut lebih dari 600.000 perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender akibat kondisi pengungsian yang tidak memadai.
Selain itu, sekitar 1.800 perempuan diperkirakan melahirkan setiap bulan di Lebanon. Namun, banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tidak lagi beroperasi secara normal akibat terdampak konflik.
Kondisi tersebut membuat akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak menjadi semakin terbatas dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius.
PBB Desak Dukungan Internasional
PBB juga memperingatkan bahwa krisis pengungsian di Lebanon berpotensi semakin memburuk apabila bantuan internasional tidak segera ditingkatkan.
Saat ini sedikitnya 28.000 orang masih berada di wilayah yang terdampak langsung oleh konflik. Sementara jumlah warga yang belum dapat kembali ke rumah mereka diperkirakan bisa melampaui 200.000 orang dalam waktu mendatang.
Melihat kondisi tersebut, PBB mendesak komunitas internasional untuk segera meningkatkan dukungan kemanusiaan guna membantu jutaan warga yang membutuhkan perlindungan, layanan kesehatan, pangan, serta kebutuhan dasar lainnya.
Organisasi dunia itu menilai bantuan cepat dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mencegah krisis kemanusiaan di Lebanon berkembang menjadi lebih buruk.
