JAKARTA, GEMADIKA.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang wali murid asal Bekasi. Laporan tersebut berkaitan dengan program kontroversial pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer yang digagas olehnya.
Dalam tanggapannya, Dedi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan pejabat publik. Dengan sikap terbuka, gubernur yang dikenal vokal ini menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum.
“Sebagai warga negara kita taat azas hak setiap orang untuk melaporkan. Saya sebagai gubernur juga sebagai warga negara silakan dilaporkan,” kata Dedi saat ditemui di Bandung, Selasa (10/6/2025).
Program “Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa”
Dedi menjelaskan bahwa program yang awalnya menuai kontroversi ini kini telah berganti nama menjadi “Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa”. Menurut Dedi, program ini justru mulai diadopsi oleh beberapa daerah lain karena terbukti efektif mengurangi kenakalan remaja.
Gubernur berusia 54 tahun ini menyampaikan data yang mendukung keberhasilan programnya. Daerah-daerah yang belum menerapkan program serupa masih mengalami tingkat tawuran yang tinggi. Sebaliknya, wilayah yang telah mengikuti program ini mengalami penurunan grafik kenakalan remaja secara signifikan.
Kronologi Pelaporan ke Bareskrim
Sebelumnya, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri Jakarta oleh Adhel Setiawan, seorang wali murid dari Kabupaten Bekasi. Laporan tersebut diterima melalui mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas) pada Kamis (5/6/2025).
“Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer,” ungkap Adhel di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Adhel mengaku sebelumnya telah melaporkan hal yang sama ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sambil menunggu proses di Komnas HAM, ia memutuskan melanjutkan pengaduan ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana dalam kebijakan tersebut.
Kontroversi dan Dukungan
Program yang digagas Dedi Mulyadi ini memang menuai pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, ada kekhawatiran terkait aspek hak asasi manusia dan psikologi anak. Di sisi lain, beberapa pihak melihat program ini sebagai solusi kreatif untuk mengatasi kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan.
Ke depannya, mata publik akan terus mengawasi perkembangan kasus ini, termasuk tanggapan dari pihak berwenang dan hasil evaluasi program yang telah berjalan. (*)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan