MAMASA, GEMADIKA.com – Kesabaran sudah habis! Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa akhirnya angkat suara dengan tegas mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi bernilai fantastis Rp81 miliar yang mengguncang Kabupaten Mamasa, Senin (23/06/2025).
Organisasi mahasiswa yang dikenal vokal dalam pemberantasan korupsi ini menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa telah gagal total menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam menuntaskan mega skandal yang merugikan rakyat ini.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, tidak main-main dalam menyampaikan kritik pedasnya. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan hari ini, dia menyoroti lambannya penanganan kasus yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa hasil konkret.
“Sudah bertahun-tahun sejak temuan ini mencuat, tapi hingga hari ini belum ada satu pun pihak yang dijadikan tersangka. Kami menilai kinerja Kajari Mamasa sangat lamban dan terkesan melindungi pihak-pihak tertentu,” tegasnya dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut mencerminkan frustrasi masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu keadilan. Kasus sebesar Rp81 miliar bukanlah perkara sepele yang bisa diabaikan begitu saja.
HMI Cabang Mamasa menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar angka di atas kertas. Skandal korupsi ini berpotensi merugikan daerah dan masyarakat dalam skala yang sangat besar. Dana puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi harapan rakyat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, justru diduga telah diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Bayangkan berapa banyak sekolah yang bisa dibangun, berapa kilometer jalan yang bisa diperbaiki, atau berapa fasilitas kesehatan yang bisa ditingkatkan dengan anggaran sebesar itu. Namun, semua harapan tersebut kini terancam sirna akibat tindakan korupsi yang merugikan rakyat.
Melihat kondisi yang tidak kunjung membaik, HMI Cabang Mamasa memberikan ultimatum yang sangat jelas kepada pihak berwenang.
“Kalau Kajari Mamasa tidak mampu menuntaskan kasus ini secara cepat dan tuntas, maka satu-satunya jalan adalah Kejagung harus turun tangan langsung. Ini bukan kasus biasa, ini kejahatan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara,” lanjut Arifin dengan penuh keyakinan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa HMI tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus berlangsung. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan janji-janji kosong yang sudah terlalu sering didengar.
Yang paling menarik perhatian adalah ancaman HMI Cabang Mamasa untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga ke ibu kota negara. Ini menunjukkan tingkat keseriusan dan komitmen mereka dalam memperjuangkan keadilan.
“Kami tidak main-main. HMI Cab Mamasa Berdiri di garda terdepan melawan segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika penegak hukum di daerah lumpuh, maka rakyat berhak menuntut intervensi pusat, dan Kami Siap Berangkat Ke Jakarta Untuk Melakukan Aksi Unjuk Rasa Mendesak Kejagung Agar dapat memberikan Attensi khusus untuk Kampung Halaman Kami yang sedang Sakit ini,” tutupnya dengan penuh semangat.
Ancaman ini bukan gertakan semata. HMI memiliki sejarah panjang dalam melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk memperjuangkan keadilan dan transparansi pemerintahan.
Selain mendesak pengambilalihan kasus, HMI Cabang Mamasa juga menuntut Kejaksaan Agung RI untuk membentuk tim khusus yang akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses penanganan kasus ini di Kejari Mamasa.
Tim khusus tersebut diharapkan dapat mengungkap kemungkinan adanya unsur pembiaran atau konflik kepentingan yang selama ini menghambat jalannya proses hukum. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada yang bisa bersembunyi di balik kewenangan atau jabatan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Korupsi bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Aksi HMI Cabang Mamasa patut diapresiasi sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi. Mereka menunjukkan bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang merugikan rakyat.
