MAMUJU, GEMADIKA.com — Jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan” itu turut diikuti APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju serta Inspektorat kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring.
Sharing session tersebut dibuka langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai menjadi wadah kolaborasi sekaligus penguatan kapasitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antar lembaga pengawasan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Saya menyambut baik kegiatan ini yang menghadirkan berbagai perspektif penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. Saya berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat kapasitas Inspektorat provinsi maupun kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas APIP sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat Syakran Budi, Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono, serta Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono.
Para narasumber membahas berbagai aspek terkait tata kelola keuangan daerah, pengawasan internal, hingga perspektif hukum keuangan negara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan APIP Inspektorat Daerah dapat menjadikan forum tersebut sebagai ruang belajar bersama, sarana penyamaan persepsi, serta wadah memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Selain itu, sharing session ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Penulis: Maryam Nurdianti
