MAMASA, GEMADIKA.com – Rencana penggunaan Jalan Nosu Pana’ sebagai jalur kegiatan offroad oleh IOF Mamasa menuai penolakan keras dari sejumlah masyarakat. Aktivis Mamasa, Ical Lando Lalan, menyebut rencana tersebut sebagai bentuk “kecelakaan berpikir” yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa bersama panitia pelaksana kegiatan.
Menurut Ical, kondisi Jalan Tabone–Nosu Pana’ saat ini justru membutuhkan perhatian serius pemerintah, bukan dijadikan arena kegiatan yang dinilai dapat memperparah kerusakan infrastruktur jalan.
“Jalan Nosu Pana’ butuh perhatian pemerintah, bukan dijadikan tempat kegiatan seperti ini. Kalau betul akan diadakan di Jalan Nosu Pana’, saya rasa ini adalah kecelakaan berpikir yang dilakukan Pemda Mamasa dan panitia pelaksana kegiatan,” tegas Ical dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat selama bertahun-tahun dan menjadi akses utama penunjang aktivitas ekonomi warga.
“Bertahun-tahun kami perjuangkan jalan Tabone–Nosu Pana’. Justru sekarang akan kalian rusak. Ingat, saya orang paling pertama pasang badan kalau diadakan di Jalan Nosu Pana’. Kondisi jalan Nosu Pana’ sekarang saja sudah semakin memprihatinkan,” ujarnya.
Ical juga menilai masyarakat Nosu Pana’ lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur dibanding kegiatan hiburan yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Masyarakat Nosu Pana’ tidak butuh hiburan yang tidak berguna buat kami. Kami butuh perhatian pemerintah dengan kondisi jalan Nosu Pana’ hari ini. Tapi justru kalian mau rusak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada untungnya buat kami,” katanya.
Selain itu, ia turut menyoroti keterlibatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Dapil Mamasa, Suhadi, yang disebut menjadi ketua pelaksana kegiatan offroad tersebut.
“Seharusnya Pak Suhadi sebagai anggota DPRD provinsi wakil dari Mamasa bersuara terkait jalan Nosu Pana’. Justru mereka mau rusak,” kata Ical.
Aktivis tersebut mendesak agar kegiatan offroad dipindahkan ke lokasi lain yang tidak berdampak pada akses utama masyarakat. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Mamasa membuka ruang dialog dengan warga sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia maupun Pemerintah Kabupaten Mamasa terkait kritik dan penolakan yang disampaikan masyarakat.
Penulis: Maryam Nurdianti
