JAKARTA, GEMADIKA.com – Program Sekolah Rakyat yang telah dirintis sejak awal tahun 2025 kini resmi berjalan. Hal ini disampaikan langsung oleh Prof. Muti, yang bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN-RB, Menteri PUPR, Mendagri, dan Kepala BPS, telah melaporkan perkembangan pelaksanaan Sekolah Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, berkat kolaborasi dan sinergi dari berbagai kementerian yang ditunjuk oleh Presiden, Sekolah Rakyat sudah dimulai sejak tanggal 14 Juli 2025 di 63 titik. Setiap hari, kami terus melakukan evaluasi selama masa MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah),” ujar Prof. Muti.
Menurutnya, dalam waktu dekat, akan menyusul dimulainya pembelajaran di 37 titik tambahan, sehingga total 100 titik rintisan akan segera aktif dan menampung lebih dari 99.700 siswa.
Sementara itu, pada bulan September 2025, akan kembali dimulai pembelajaran di 59 titik berikutnya dari total 190 titik yang direncanakan tahun ini. Jika seluruh titik telah berjalan, Sekolah Rakyat akan menampung lebih dari 15.000 siswa serta melibatkan 2.000 lebih guru dan 4.000 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh.
Kolaborasi Nasional untuk Pendidikan Rakyat
Prof. Muti juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat:
Prof. Mukti yang mendampingi sejak awal dalam hal rekrutmen guru dan penyusunan kurikulum.
Mendagri yang mengoordinasikan pemerintah daerah dalam penyediaan gedung dan sarana prasarana.
Menpan RB yang menyusun regulasi penempatan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.
Kepala BPS yang memastikan rekrutmen siswa berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional.
Kementerian PUPR yang menyiapkan sarana fisik sekolah rakyat.
Semua ini telah dilaporkan kepada Presiden, dan jika waktunya sesuai, Presiden direncanakan akan memberikan pembekalan langsung kepada kepala sekolah dan para guru, serta meluncurkan secara resmi proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini. (dikutip dari akun resmi Sekretariat Presiden)
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi pondasi pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta membawa semangat gotong royong dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih merata. (Joko P)
