MAMASA, GEMADIKA.com – Gelombang kritik kembali menghantam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Mamasa.
Aliansi Mamasa Mamase Terdidik (Almamater) yang terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan mendesak Tim Seleksi (Timsel) untuk segera mendiskualifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa dari tahapan job fit.
Koalisi yang tergabung dalam Almamater meliputi HMI Cabang Mamasa, Gerakan Poros Pemuda Sulawesi Barat (GPPS), Gepermasi (Gerakan Pemuda Reformasi), Kesatuan Mahasiswa Indonesia Timur (KESTIM), dan Lembaga Pemuda Pemerhati Pendidikan (LP3).
Desakan keras ini muncul menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan buku fiktif tahun anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS).
Kelompok aktivis ini menilai dugaan tersebut sebagai alasan fundamental untuk tidak melibatkan pejabat yang bersangkutan dalam seleksi jabatan strategis.
“Kadis Pendidikan sudah disebut-sebut dalam dugaan kasus korupsi Dana BOS 2024. Ini bukan persoalan sepele. Dia tidak layak dipertahankan, apalagi diberi ruang di jabatan publik,” tegas Muldi, salah satu perwakilan Almamater dalam pernyataan yang diterima media, Rabu (6/8/2025).
Almamater menegaskan bahwa proses job fit harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai ruang untuk mempertahankan pejabat yang bermasalah secara hukum dan moral.
“Jika Timsel tetap memberi jalan bagi sosok yang sedang terseret isu korupsi, maka proses seleksi ini cacat secara etika dan prinsip meritokrasi,” lanjutnya.
Peringatan Keras untuk Bupati Mamasa
Selain menyoroti kinerja Timsel, kelompok aktivis ini juga menyampaikan peringatan tegas kepada Bupati Mamasa agar tidak melakukan intervensi atau melindungi pejabat yang diduga tersangkut korupsi.
“Bupati harus menunjukkan komitmen pada pemerintahan yang bersih. Jika masih mencoba mempertahankan pejabat yang bermasalah, maka ia juga turut bertanggung jawab atas krisis kepercayaan publik,” ungkap perwakilan Almamater.
Ancaman Aksi Demonstrasi dan Laporan Nasional
Almamater memberikan ultimatum tegas kepada pihak-pihak terkait. Jika desakan diskualifikasi diabaikan, mereka siap mengorganisasi aksi demonstrasi dan melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses job fit ke tingkat nasional.
Target laporan meliputi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kami siap turun ke jalan jika Timsel dan Pemkab Mamasa menutup mata. Kami akan lawan segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan penyelundupan kekuasaan di balik seleksi jabatan ini,” tegas perwakilan koalisi.
Hingga berita ini dipublikasikan, baik Timsel JPT Mamasa maupun Kepala Dinas Pendidikan yang dimaksud belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Proses seleksi JPT Pratama di Kabupaten Mamasa kini berada di bawah sorotan publik yang semakin intens. (Antyka)
