BALI, GEMADIKA.com – Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar di Bali secara resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030.
Kongres yang berlangsung penuh semangat itu juga menetapkan jajaran pengurus baru partai. Namun, hingga kini, posisi Sekretaris Jenderal PDIP belum diumumkan secara resmi, memunculkan sejumlah spekulasi di kalangan internal maupun eksternal.
Salah satu poin krusial dalam kongres kali ini adalah penegasan arah politik PDIP pasca-Pemilu 2024. Dalam pidato politiknya, Megawati menekankan bahwa PDIP memilih untuk mengambil peran sebagai partai penyeimbang — tidak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, namun juga tidak menempatkan diri sebagai oposisi.
“Kami tidak berada di dalam pemerintahan, tapi kami juga bukan oposisi. Kami adalah kekuatan penyeimbang yang berpijak pada ideologi Pancasila dan kepentingan rakyat,” ujar Megawati dalam pidatonya di hadapan ribuan kader.
Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo. Saat ditemui awak media, Ganjar menegaskan bahwa sistem presidensial di Indonesia sejatinya tidak mengenal konsep oposisi secara formal.
“Sistem kita presidensial, dan sebenarnya tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi secara formal. Yang ada adalah kerja sama politik. Jadi posisi PDIP saat ini adalah di luar pemerintahan, tapi tetap menjalankan peran sebagai penyeimbang,” jelas Ganjar.
Menurut Ganjar, sebagai partai penyeimbang, PDIP akan memberikan dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah selama sejalan dengan Pancasila, konstitusi, serta aspirasi rakyat. Namun, jika kebijakan yang diambil pemerintah dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut, PDIP tak akan segan untuk bersikap kritis.
Ganjar juga menjawab isu yang berkembang soal kedekatan PDIP dengan lingkaran kekuasaan, terutama pasca-pemberian amnesti kepada Budiman Sudjatmiko dan beredarnya foto Megawati bersama sejumlah tokoh pemerintahan.
“Kita tidak bisa menilai hanya dari simbol-simbol. Amnesti itu pada dasarnya ditujukan untuk tahanan politik, dan dalam konteks ini, kami melihat ada nuansa politik yang kental. Tapi lebih penting lagi, ini adalah momentum yang baik untuk menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa intervensi politik,” tegas Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar memastikan bahwa PDIP akan tetap aktif menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Peran ini dianggap penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Kongres PDIP ke-6 ini menjadi tonggak penting dalam menentukan arah partai lima tahun ke depan, sekaligus mempertegas sikap politik PDIP dalam dinamika nasional pasca kontestasi elektoral 2024.
