JAKARTA, GEMADIKA.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data terbaru yang mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Data ini dihimpun hingga 27 September 2025.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut jumlah korban meningkat signifikan dalam dua pekan terakhir.
“Korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Terjadi lonjakan sebanyak 3.289 kasus dalam dua minggu terakhir,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Ia menjelaskan penambahan terbesar terjadi pada periode 22–27 September 2025 dengan 2.197 kasus baru. Menurutnya, peristiwa ini telah menimbulkan keresahan luas.
“Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” ujarnya.
Desakan Hentikan Sementara MBG
JPPI mengecam langkah pemerintah yang hanya menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kasus keracunan. Ubaid menilai kebijakan tersebut bersifat tambal sulam dan mengabaikan akar masalah.
“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Kami menuntut seluruh dapur MBG dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total,” tegasnya.
Tiga Masalah Fundamental MBG
JPPI memaparkan tiga masalah pokok dalam pelaksanaan MBG:
-
Pemahaman gizi yang buruk – Menu seragam tanpa mempertimbangkan ketersediaan pangan lokal, bertentangan dengan jargon swasembada pangan.
-
Kepemimpinan yang keliru – Badan Gizi Nasional (BGN) didominasi purnawirawan militer, bukan pakar gizi atau ahli kesehatan.
-
Minimnya partisipasi sekolah dan publik – Sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pengawasan, sementara program menyerap anggaran pendidikan cukup besar.
“Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak. Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan bangsa, ia bukan prajurit yang bisa dikorbankan,” kata Ubaid.
JPPI mendesak Presiden Prabowo menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG hingga ada evaluasi menyeluruh, reformasi kepemimpinan di BGN, dan mekanisme akuntabilitas serta transparansi publik yang jelas.
Respons Pemerintah
Menanggapi situasi ini, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Kementerian Kesehatan pada Minggu (28/9/2025).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.
“Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh semua kasus keracunan. SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara, dan seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS),” jelas Zulhas.
Ia menambahkan pemerintah akan melibatkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara berkala. Presiden Prabowo juga menggelar rapat bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya pada Minggu malam untuk membahas langkah strategis penyelesaian masalah ini. (Mond)
