MAMUJU, GEMADIKA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Sekretariat Daerah menghadiri Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas asesmen perkembangan inflasi bulan Agustus 2025 yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia.
Menurut Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, pengendalian inflasi merupakan agenda prioritas pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Fokus Rapat: Pasar Murah hingga Distribusi Pangan
Rapat teknis tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, serta perangkat daerah seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta dinas lainnya.
Adapun fokus pembahasan diarahkan pada beberapa langkah konkret, di antaranya:
- Peningkatan penyelenggaraan pasar murah
- Percepatan penambahan jumlah pengecer SPHP
- Penguatan sektor hulu pertanian hortikultura
- Monitoring mingguan distribusi pangan pokok
Inflasi Butuh Kerja Sama Lintas Sektor
Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa pengendalian inflasi hanya bisa tercapai melalui sinergi berbagai pihak.
“Inflasi hanya dapat dikendalikan dengan kerja sama yang kuat lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Dengan langkah bersama, kita optimistis harga di Sulawesi Barat dapat tetap stabil,” ujarnya.
Harapan Pemprov Sulbar
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap terbangun kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat stabilitas harga serta menjaga daya beli masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Sulbar untuk mencegah gejolak inflasi yang dapat berdampak pada ekonomi daerah.(Antyka)
