GORONTALO, GEMADIKA.com – Dunia maya Indonesia kembali dihebohkan oleh ulah seorang anggota DPRD. Kali ini, sorotan tertuju pada Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, yang kini menjadi buah bibir setelah video kontroversialnya menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Video Kontroversial yang Memicu Amarah Publik
Dalam rekaman yang kini viral di TikTok dan platform X (Twitter), Wahyudin terekam sedang mengemudikan mobil bersama seorang wanita. Situasi yang awalnya tampak santai ini berubah menjadi kontroversi besar setelah percakapan mereka terekam kamera.
Video tersebut dimulai ketika sang wanita yang merekam bertanya dengan nada santai, “Tujuan hari ini bos?”
Tanpa ragu, Wahyudin menjawab dengan enteng, “Tujuan hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara.”
Namun, pernyataan yang benar-benar membakar emosi publik datang setelahnya. Dengan nada seolah bercanda, politikus PDIP ini melontarkan kata-kata yang kini membuatnya menjadi trending topic:
“Kira rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin,” ucapnya sambil tertawa dan membunyikan klakson mobil.
Yang membuat situasi semakin rumit, dalam video lain yang beredar, Wahyudin bahkan berkata:
“Aman negara Makassar kita ji, kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara, kita rampok aja uang negara ini, kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel (hubungan gelap) langsung ke Makassar menggunakan uang negara, siapa ji? Wahyudin Moridu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo nanti 2031 berhentinya, masih lama.”
Badai Kritik Netizen di Media Sosial
Seketika, video tersebut menjadi viral dan memicu gelombang kemarahan netizen di seluruh Indonesia. Komentar pedas terus berdatangan, mengecam sikap yang dinilai tidak pantas untuk seorang wakil rakyat.
Situasi ini menjadi semakin panas mengingat waktu penayangannya yang bertepatan dengan periode ketika masyarakat sedang mengkritisi keras tunjangan fantastis para anggota dewan. Pernyataan Wahyudin seolah menambah garam pada luka yang sudah menganga di hati rakyat.
Permintaan Maaf yang Terlambat
Setelah badai kritik tak kunjung mereda, Wahyudin akhirnya angkat bicara. Pada Jumat (19/9/2025), ia muncul di akun Instagram pribadinya untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka.
Dalam video klarifikasi yang diunggahnya, Wahyudin tampil didampingi istri tercinta, Megawati Musi. Dengan nada penuh penyesalan, ia menyatakan:
“Saya Wahyudin Moridu, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, bersama ini saya didampingi oleh istri saya Megawati Musi, dengan ini atas nama pribadi dan keluarga saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan lewat TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya bapak ibu sekalian saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya.”
Politikus PDIP tersebut menegaskan bahwa ucapannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo. Ia juga menekankan bahwa pernyataan kontroversial itu murni kekhilafan pribadi dan tidak mewakili partai maupun lembaga DPRD.
“Saya ingin menegaskan, tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan masyarakat Gorontalo. Itu sepenuhnya kekeliruan saya pribadi,” tegasnya dengan nada penuh sesal.
Dengan suara bergetar, Wahyudin melanjutkan: “Dari lubuk hati terdalam, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Gorontalo.”
Ia juga mengakui bahwa dampak dari ucapannya tidak hanya dirasakan dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. “Atas segala konsekuensi yang timbul dari video itu, saya bersama keluarga memohon maaf sebesar-besarnya.”
Desakan Mundur Terus Bergulir
Meski permintaan maaf telah disampaikan, tampaknya amarah publik belum reda. Desakan agar Wahyudin mengundurkan diri dari jabatannya terus bermunculan di berbagai platform media sosial.
Salah satu komentar tajam datang dari netizen bernama Abdurrahman bin Yahya:
“Izin Komentar Yah Pak Aleg. Lebih baik anda mengundurkan diri dari DPRD. Itu lebih terhormat dan Kesatria, Apa yang sudah anda Ucapkan sangat tidak pantas. Saat ini Legislatif kita di Indonesia sedang menjadi sorotan setelah kemarin para Aleg di Jakrta meremehkan Rakyatnya, tapi anda anggota Dewan terhormat tidak belajar dari hal itu. Level Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, yang memiliki harta kekayaan banyak, aset miliaran, Mereka semua tidak bisa menghindar dari amukan Rakyat, bahkan rumah rumah dan aset mereka luluh lantah !!!! Kami berharap ada ketegasan dari Fraksi PDIP terkait hal ini.”
Kritik pedas lainnya datang dari Saida Anapia: “Tidak Cocok Anggota Dewan. Klarifikasi Anda Bisa Jadi Di Maafkan Tapi Omonganmu Udah Di Ingat Oleh Rakyat.”
Konteks Lebih Luas: Krisis Kepercayaan Publik
Kasus Wahyudin bukanlah yang pertama dalam rentang waktu ini. Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara, Ajie Karim dari Fraksi Gerindra, juga menuai kontroversi setelah videonya berjoget di tempat hiburan bersama istri tersebar luas.
Meski video Ajie diklaim diambil dua tahun silam, gelombang kritik publik tak dapat dibendung. Fraksi Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah tegas dengan mencopot Ajie dari jabatan sekretaris Komisi C dan memindahkannya menjadi anggota biasa di Komisi A DPRD Sumut.
“Ada desakan-desakan yang diterima oleh Partai Gerindra soal video yang beredar soal kepribadian Ajie Karim, kami kan menilai bahwasanya memang menyalahi tapi tidaklah etika total lah, kenapa saya sampaikan begitu pertama bukan di Indonesia, yang kedua sama istrinya,” ujar Ihwan Ritongan, Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut.
“Karena ini desakan oleh masyarakat enggak apa-apa kita berikan teguran sanksi yang merupakan sekretaris komisi kemudian kita pindahkan menjadi anggota komisi A,” tambahnya.
Dampak dan Konsekuensi
Wahyudin kini harus siap menghadapi berbagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam klarifikasinya, ia menyatakan:
“Apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat saya memohon maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensinya.”
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya etika dan integritas para wakil rakyat, terutama di tengah sorotan publik yang semakin ketat terhadap transparansi penggunaan anggaran dan tunjangan para anggota dewan.
