JAKARTA, GEMADIKA.com – Tata kelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia mendapat sorotan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan beberapa kasus yang mencuat di tempat lain, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dinilai beroperasi tanpa masalah berarti.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, memberikan apresiasi terhadap pengelolaan SPPG yang dijalankan Polri. Menurutnya, track record bersih dari ratusan dapur tersebut layak dijadikan contoh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengembangkan program serupa.
“Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi, Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya mampu bertanggung jawab,” kata Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
600 Dapur Tanpa Kasus
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan fakta menarik terkait pengelolaan dapur MBG oleh Polri. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, institusi keamanan tersebut saat ini membawahi sekitar 600 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Yang lebih mencengangkan, dari ratusan dapur tersebut, tidak ditemukan adanya laporan kasus keracunan makanan atau permasalahan kesehatan lainnya yang kerap menjadi momok dalam pengelolaan makan bergizi gratis.
“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga tidak pernah ada yang berkasus,” jelasnya dengan nada apresiatif.
Capaian ini menjadi kontras dengan beberapa insiden yang terjadi di dapur MBG lain, di mana terdapat laporan keracunan makanan yang menimpa anak-anak penerima manfaat. Hal ini menunjukkan pentingnya standar pengelolaan yang ketat dan pengawasan berkelanjutan.
Tanggung Jawab Lebih Penting dari Label
Irma menekankan bahwa perdebatan soal siapa yang mengelola dapur MBG seharusnya tidak menjadi fokus utama. Baginya, yang terpenting adalah komitmen dan kapasitas pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru memperburuk citra,” tegasnya dengan tegas.
Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan publik mengenai keterlibatan berbagai institusi dalam program MBG. Sebagian pihak mempertanyakan kesesuaian peran institusi tertentu dalam pengelolaan program sosial, sementara yang lain lebih fokus pada hasil dan kualitas layanan.
Kunci Sukses: SOP dan Pengawasan Ketat
Keberhasilan Polri dalam mengelola ratusan dapur MBG tanpa kasus menunjukkan pentingnya beberapa faktor kunci. Pertama, penerapan SOP yang ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Kedua, pengawasan internal yang konsisten untuk memastikan standar kualitas terjaga.
Ketiga, pelatihan berkelanjutan bagi petugas pengelola dapur untuk memahami prinsip-prinsip hygiene dan keamanan pangan. Keempat, sistem pelaporan yang terstruktur sehingga setiap potensi masalah dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
Model pengelolaan seperti ini yang diharapkan dapat diadopsi oleh BGN dan pengelola dapur MBG lainnya untuk memastikan program berjalan optimal dan aman bagi penerima manfaat.
Harapan untuk BGN
Dalam rapat kerja tersebut, Irma berharap BGN dapat mempelajari praktik baik yang telah dilakukan Polri. Bukan untuk kemudian menyerahkan seluruh pengelolaan kepada satu institusi, melainkan untuk memahami sistem dan standar yang membuat program dapat berjalan tanpa masalah.
BGN sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani isu gizi nasional memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap dapur MBG—siapapun pengelolanya—menjalankan standar yang sama ketatnya.
Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis dapat benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia tanpa kekhawatiran akan masalah kesehatan atau keamanan pangan.
Fokus pada Hasil, Bukan Polemik
Di akhir pernyataannya, Irma kembali menekankan pentingnya mengedepankan hasil dan manfaat program ketimbang terjebak dalam polemik kepemilikan atau afiliasi politik pengelola.
Program MBG adalah program strategis yang menyasar jutaan anak Indonesia. Keberhasilannya akan berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, semua pihak—baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat—perlu fokus pada pengawasan kualitas dan efektivitas program, bukan pada isu-isu politik yang justru mengalihkan perhatian dari substansi.
Dengan track record positif yang ditunjukkan Polri dalam mengelola 600 SPPG, setidaknya ada bukti nyata bahwa program ini bisa berjalan dengan baik ketika dikelola dengan standar yang tepat dan tanggung jawab penuh. (MonD)
