MAMASA, GEMADIKA.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Mamasa (JAM) menggelar aksi unjuk rasa di Mamasa, Kamis (16/10/2025). Mereka menuntut penundaan hasil seleksi serta penundaan pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Massa aksi menyampaikan aspirasi mereka di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Mamasa.
Dalam aksinya, para aktivis menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dan kecurangan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau job fit tahun 2025. Mereka menuding Panitia Seleksi (Pansel) tidak bersikap independen dan diduga memiliki konflik kepentingan, karena adanya hubungan kekerabatan antara beberapa anggota Pansel dengan peserta seleksi. Kondisi tersebut diyakini telah memengaruhi objektivitas hasil seleksi.
Jaringan Aktivis Mamasa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:
1. Pembatalan hasil seleksi JPT Kabupaten Mamasa tahun 2025.
2. Penundaan pelantikan pejabat hingga evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selesai.
3. Audit menyeluruh terhadap integritas Panitia Seleksi dan proses pelaksanaannya.
4. Penegakan prinsip sistem merit dan good governance dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menemui langsung massa aksi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membantah adanya unsur kekeluargaan dalam penentuan hasil seleksi.
“Kenapa kemudian ada panitia dari Mamasa, karena saya tahu banyak orang pintar dari Mamasa yang harus diberdayakan,” ujar Welem, menegaskan kebijakan untuk memberdayakan sumber daya manusia lokal dalam proses seleksi.
Bupati Welem juga menyatakan komitmennya untuk tetap melantik hasil seleksi tersebut, karena dinilai telah memenuhi prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Thamrin, menyampaikan bahwa pertemuan antara pihak aktivis dan pemerintah belum menemukan titik temu. Ia menegaskan bahwa Jaringan Aktivis Mamasa akan terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan penundaan pelantikan.
“Polemik ini akan menjadi proses panjang. Ada yang dilanggar dalam hal ini etika profesionalismenya, dan akan terus kami kawal sampai ada penundaan,” tegas Thamrin.
Polemik hasil job fit pejabat Eselon II ini diprediksi menjadi babak baru dalam dinamika birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mamasa. (Antyka)
