MAMASA, GEMADIKA.com – Kabar miring menyebar cepat di antara para kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat di Sulawesi Barat Mamasa.
Mereka menjadi korban janji manis yang berujung pada kerugian finansial dari seorang oknum (S) yang lihai memainkan peran seolah-olah memiliki ‘jalur khusus’ ke pusat kekuasaan.
Modus yang dilancarkan terbilang meyakinkan. Oknum tersebut menjanjikan proyek pembangunan Dapur Mandiri Berbasis Green (MBG).
Untuk “memuluskan” proyek yang konon akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bahkan jalur investasi itu, ia meminta sejumlah uang dari beberapa individu sebagai dana pelicin atau biaya administrasi.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga menyasar para kepala desa dengan iming-iming proyek strategis lainnya: program percetakan sawah dari Kementerian Pertanian. Para kepala desa menyerahkan sejumlah dana dengan harapan desa mereka akan menjadi penerima manfaat utama dari program yang sebetulnya merupakan usulan murni pemerintah daerah setempat.
Kekhawatiran mulai mencuat ketika waktu terus berjalan, namun proyek-proyek yang dijanjikan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda realisasi.
Pembangunan Dapur MBG yang dijanjikan dari APBN tidak pernah ada. Proyek percetakan sawah pun sudah diumumkan Bupati akan berjalan sesuai dengan permohonan dan realisasi dari kementrian.
Kenyataan pahit akhirnya terungkap Baik para kepala desa maupun kepala dinas yang turut menyetor uang, baru menyadari bahwa proyek yang dijanjikan itu sesungguhnya adalah program yang sudah menjadi inisiatif dan usulan pemerintah daerah sendiri.
Oknum tersebut hanya memanfaatkan informasi program pemerintah untuk memuluskan aksi penipuannya.
Kini, oknum tersebut dikabarkan sudah tidak lagi berada di wilayah daerah Sulawesi Barat
Sejumlah korban pun hanya bisa meratapi kerugian yang dialami.
“Kami pikir ini orang jalannya benar jadi dikasi saja uang,” ujar salah seorang korban, menggambarkan kepercayaan buta yang membuat mereka terperosok.
Korban lain yang mencoba meminta kejelasan atau bahkan pengembalian dana, hanya dihadapkan pada janji-janji kosong dan penundaan.
“Saya sudah hubungi tapi kami disuruh menunggu,” keluhnya, menegaskan betapa sulitnya oknum tersebut dihubungi dan dimintai pertanggungjawaban.
Kasus ini menjadi peringatan keras akan bahaya praktik percaloan proyek fiktif yang memanfaatkan informasi program pemerintah untuk mengeruk keuntungan pribadi, meninggalkan kerugian besar dan kekecewaan di kalangan masyarakat. (Antyka)
