BANGKALAN, GEMADIKA.com – Rapat Komisi I DPRD Bangkalan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan yang membahas evaluasi anggaran tahun 2025 mendadak dihentikan sementara. Skorsing dilakukan karena Dishub dinilai belum memiliki progres yang jelas terkait persiapan pemberlakuan parkir berlangganan.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, membenarkan bahwa rapat terpaksa dihentikan untuk menegaskan keseriusan Dishub dalam menyiapkan program tersebut.
“Sengaja kita skorsing hari ini. Saya khawatir saat Januari nanti ketika parkir berlangganan diberlakukan masih banyak kritik dari masyarakat terkait pungli. Lebih baik kita berhati-hati dari sekarang,” ujarnya, Rabu (19/11/25).
Menurut Fadhur, selama tahun 2025 Komisi I DPRD Bangkalan telah berulang kali melakukan evaluasi bersama Dishub, namun progres perbaikan masih dinilai minim.
“Kita rapat dengan Dishub berpuluh-puluh kali terkait ini, namun progresnya masih belum nampak. Dishub kurang tegas terhadap tukang parkir,” tegasnya.
Fadhur juga menyinggung alasan Pj Bupati Bangkalan, Arif M. Edie, yang sebelumnya mencabut kebijakan parkir berlangganan akibat banyaknya keluhan masyarakat.
“Kami tidak menginginkan masyarakat Bangkalan bayar dua kali, bayar parkir berlangganan setiap tahunnya dan bayar parkir konvensional setiap harinya. Ini sangat merugikan,” jelasnya.
Menutup penjelasannya, Fadhur menegaskan bahwa pihaknya ingin sistem parkir berlangganan yang akan diberlakukan kembali tahun 2026 berjalan bersih dari pungutan liar.
“Intinya kami ingin dengan adanya parkir berlangganan di tahun 2026 tidak ada pungli, agar Bangkalan tidak dicap sebagai Kota Seribu Parkir,” pungkasnya.(nardi)
