JAKARTA, GEMADIKA.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan realisasi penggunaan anggaran kementerian hingga 10 November 2025 telah mencapai 31,12 persen dari total pagu sebesar Rp14,1 triliun.
Capaian ini merupakan kombinasi dari dua tahap anggaran yang dikelola Kementerian ESDM sepanjang tahun 2025. Meski terlihat masih rendah, pemerintah optimistis target realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai 92 persen.
Bahlil menjelaskan, anggaran Kementerian ESDM tahun ini terbagi dalam dua komponen utama. Pertama adalah APBN Induk sebesar Rp6,98 triliun yang diterima di awal tahun. Kedua adalah anggaran tambahan atau yang dikenal sebagai DIPA Perubahan dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,28 triliun yang baru diterima pada Agustus lalu.
Efisiensi Anggaran dan Pengembalian ke Kas Negara
Menteri Bahlil menekankan komitmen kementerian dalam melakukan efisiensi anggaran. Dalam APBN Induk, pagu awal yang dimiliki mencapai Rp8,4 triliun. Namun melalui berbagai upaya penghematan dan efisiensi belanja, Kementerian ESDM berhasil mengembalikan dana sebesar Rp696,88 miliar ke kas negara.
“Dalam APBN Induk, pagu yang kami miliki sebesar Rp8,4 triliun. Namun karena hasil efisiensi, kami mengembalikan Rp696,88 miliar ke kas negara. Sehingga total pagu menjadi Rp7,84 triliun,” ujar Bahlil seperti dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).
Langkah pengembalian anggaran ini menunjukkan disiplin fiskal dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk program prioritas lainnya atau mengurangi defisit anggaran negara.
Dari pagu Induk sebesar Rp7,84 triliun tersebut, realisasi anggaran hingga November ini telah mencapai 65 persen. Angka ini cukup baik mengingat masih ada sisa waktu sekitar satu setengah bulan hingga akhir tahun. Kementerian ESDM menargetkan prognosa realisasi akhir tahun untuk APBN Induk mencapai 94 persen.
Anggaran Tambahan untuk Program Strategis
Pada Agustus 2025, Kementerian ESDM memperoleh suntikan anggaran tambahan sebesar Rp6,28 triliun. Dana ini dialokasikan khusus untuk mendanai sejumlah program strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Program-program prioritas yang didanai dari anggaran tambahan ini meliputi program listrik desa yang bertujuan menerangi desa-desa di pelosok nusantara, sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu melalui skema Bantuan Penyambungan Bahan Bakar Listrik (BPBL), perluasan jaringan gas rumah tangga atau jargas, serta pembangunan infrastruktur pipa gas untuk mendukung diversifikasi energi.
Namun karena anggaran tambahan ini baru disahkan pada akhir Agustus, proses administratif seperti tender dan pengadaan baru dapat berjalan mulai September dan Oktober. Kondisi ini menyebabkan realisasi anggaran tambahan masih terbilang rendah.
“Karena anggaran tambahan baru disahkan di akhir Agustus, proses tender baru berjalan pada September dan Oktober. Sehingga hingga November ini realisasinya baru sekitar 2,48 persen,” kata Bahlil.
Meski realisasinya masih rendah, pemerintah meyakini program-program strategis tersebut akan dapat diselesaikan tepat waktu mengingat sebagian besar pelaksanaannya ditugaskan kepada BUMN yang memiliki kapasitas memadai.
PLN Dapat Penugasan Rp4,35 Triliun
Dari total anggaran tambahan sebesar Rp6,28 triliun, porsi terbesar yakni sekitar Rp4,35 triliun dialokasikan sebagai penugasan kepada PT PLN (Persero). Dana ini khususnya untuk melaksanakan program listrik desa dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Keputusan memberikan penugasan kepada PLN ini memiliki alasan strategis. PLN sebagai BUMN yang mengelola kelistrikan nasional sudah memiliki infrastruktur, jaringan distribusi, dan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kita berikan penugasan ke PLN karena waktu pelaksanaan yang pendek dan PLN sudah memiliki infrastruktur serta kapasitas untuk mengeksekusi program ini,” jelas Menteri Bahlil.
Dengan kapasitas yang dimiliki, PLN diharapkan dapat mempercepat implementasi program sehingga target penyambungan listrik bagi ribuan rumah tangga di desa-desa dan masyarakat tidak mampu dapat terealisasi sebelum akhir tahun.
Program listrik desa menjadi prioritas pemerintah dalam upaya pemerataan akses energi. Hingga saat ini masih terdapat ribuan desa yang belum teraliri listrik atau mengalami keterbatasan pasokan listrik. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan rasio elektrifikasi nasional mendekati 100 persen.
Proyeksi Realisasi Akhir Tahun
Secara keseluruhan, jika menggabungkan DIPA Induk dan DIPA Perubahan (anggaran tambahan), realisasi anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 mencapai 31,12 persen dari total pagu Rp14,1 triliun.
Meski angka ini terlihat belum optimal, namun dengan akselerasi penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir tahun ini, Kementerian ESDM optimistis dapat mencapai proyeksi realisasi sebesar 92 persen hingga akhir Desember 2025.
Untuk mencapai target tersebut, kementerian akan terus mempercepat proses tender, pengadaan, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis. Koordinasi intensif dengan BUMN seperti PLN, Pertamina, dan PGN juga akan terus ditingkatkan agar program-program dapat diselesaikan tepat waktu.
Komitmen Penggunaan Anggaran yang Bertanggung Jawab
Menteri Bahlil menegaskan, dalam mengelola anggaran negara yang jumlahnya sangat besar ini, Kementerian ESDM memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Prinsipnya, kita menjaga agar setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan energi yang berkeadilan,” pungkas Bahlil.
Konsep “energi berkeadilan” yang diusung Kementerian ESDM mencakup upaya memastikan akses energi yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok desa. Program-program seperti listrik desa, jargas, dan sambungan listrik gratis merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, Kementerian ESDM akan fokus pada percepatan realisasi anggaran sambil tetap memastikan kualitas pelaksanaan program dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
