ALOR, GEMADIKA.com – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial dapat dirasakan masyarakat dengan lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Tanah Air.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Desa Mebung, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan memastikan layanan dasar yang dibutuhkan warga benar-benar berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat terasa langsung oleh masyarakat.
Tinjau Langsung Fasilitas Pelayanan Publik
Dalam kunjungan kerja tersebut, tim Bina Bangda meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dua fasilitas utama yang menjadi fokus peninjauan adalah UPTD Puskesmas Mebung dan Damkar Mebung.
Kedua fasilitas ini dipilih karena merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan tanggap darurat.
Dirjen: SPM Harus Benar-Benar Memberi Manfaat
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa monev terpadu merupakan cara pemerintah pusat memastikan standar pelayanan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan penerapan SPM benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami turun langsung melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu kita cari solusinya bersama,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (18/11/2025).
Restuardy menekankan bahwa monitoring ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar untuk mendengar langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi konkret atas kendala yang dihadapi daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga.
Fondasi Pelayanan Sudah Baik, Tapi Perlu Penguatan
Secara umum, kedua layanan yang ditinjau menunjukkan fondasi pelayanan yang baik serta komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dasar. Namun, sejumlah catatan penting tetap perlu ditindaklanjuti agar pelayanan semakin optimal dan sesuai standar nasional.
Temuan di Puskesmas Mebung
UPTD Puskesmas Mebung yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut masih membutuhkan pemenuhan beberapa peralatan medis dan peningkatan prasarana. Penguatan ini diperlukan agar layanan kesehatan dapat lebih sigap dan sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
Meski demikian, tim monev mengapresiasi dedikasi tenaga kesehatan yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan keterbatasan yang ada. Komitmen para nakes ini menjadi modal penting yang perlu didukung dengan perbaikan fasilitas dan peralatan.
Temuan di Damkar Mebung
Sementara itu, Damkar Mebung telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap memberikan respons cepat saat terjadi kedaruratan. Namun, sarana pendukung operasional seperti sepatu khusus, baju APD (Alat Pelindung Diri), dan alat semprot masih terbatas jumlahnya.
Untuk mengatasi hal ini, Bina Bangda mendorong pemerintah daerah agar mengajukan penguatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan mobil damkar, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri yang memiliki program bantuan untuk pemerintah daerah.
Selaras dengan Amanat Regulasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah, di antaranya:
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM
Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal di berbagai sektor, sehingga seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan dasar yang berkualitas.
Harapan ke Depan: Pelayanan yang Lebih Kuat dan Tepat Sasaran
Setelah monev ini, penerapan SPM di Kabupaten Alor diharapkan semakin kuat dan tepat sasaran. Masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih sigap dan responsif, pendidikan yang lebih berkualitas, air bersih dan infrastruktur yang lebih layak, hingga layanan darurat yang semakin cepat dan tanggap.
Semua langkah perbaikan ini dilakukan dengan satu tujuan utama: agar pelayanan dasar dapat dinikmati masyarakat secara merata, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga.
Bonus: Tinjau Program Makan Bergizi Gratis
Selain monev SPM, tim juga melakukan kunjungan terpisah untuk melihat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi Sekolah Percontohan Pemberian Gizi (SPPG). Kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.
Program MBG menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk menekan stunting dan memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan cerdas.
