JAKARTA, GEMADIKA.com – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung keras pihak-pihak yang hanya datang sekali ke wilayah bencana Sumatera namun seolah-olah merasa paling banyak bekerja. Ia membandingkan donasi pribadi senilai Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang telah mencapai triliunan rupiah untuk korban banjir dan longsor di Sumatera.
Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan kritiknya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.
Ia mengklaim pemerintah sudah memberikan bantuan yang maksimal dan hadir sejak awal di wilayah terdampak bencana, namun informasi tersebut dinilai kurang tersampaikan ke publik secara masif.
Bantuan Pemerintah Triliunan vs Donasi Rp10 Miliar
Endipat menekankan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah jauh lebih besar dibandingkan donasi yang viral di media sosial. Menurutnya, pemerintah telah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tegas politikus Gerindra tersebut.
Ia menyesalkan bahwa narasi yang berkembang di masyarakat justru seolah-olah pemerintah tidak hadir, padahal faktanya bantuan negara sudah sangat besar dan komprehensif.
Minta Komdigi Gencar Informasikan Kinerja Pemerintah
Endipat berharap Kementerian Komunikasi dan Digital dapat lebih aktif dan masif dalam menginformasikan kerja-kerja pemerintah kepada publik. Ia menilai masih banyak program dan kinerja positif pemerintah yang tidak terekspos dengan baik.
“Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” kata Endipat.
Ia kemudian meminta Komdigi lebih aktif memberikan informasi ke publik terkait bantuan yang telah diberikan negara ke korban bencana di wilayah Sumatera.
“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu,” ungkap Endipat.
Contoh Kinerja yang Tidak Terinformasi
Sebagai contoh, Endipat menyinggung kinerja Kementerian Kehutanan yang sudah melakukan reboisasi dan penanaman pohon secara besar-besaran, namun hal tersebut tidak terdengar oleh publik. Akibatnya, Kemenhut justru terus mendapat kritikan.
“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar Endipat.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak kepolisian dari awal sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, namun tidak pernah terdengar secara masif oleh masyarakat.
Komdigi Diminta Lebih Sensitif dan Viral
Endipat menekankan bahwa kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada publik secara masif dan viral. Ia berharap Komdigi lebih aktif dan sensitif terhadap isu-isu nasional yang berkembang, sehingga informasi yang disampaikan bisa viral seperti konten-konten di media sosial.
“Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif,” kata Endipat.
“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” sambungnya.
Urgensi Komunikasi Publik yang Efektif
Pernyataan Endipat ini muncul di tengah gencarnya informasi di media sosial terkait bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang banyak datang dari individu atau komunitas. Sementara bantuan pemerintah yang jauh lebih besar dinilai kurang terekspos dengan baik.
Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang efektif agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas kontribusi dan kerja nyata pemerintah dalam penanganan bencana. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi narasi yang menyudutkan pemerintah seolah tidak hadir dalam situasi darurat bencana. (Red)
