DPW LSM Elang Mas Provinsi Sumatera Utara: Kadis Koperasi Sumut Jadi Sorotan, Diduga Sarat KKN, Rp 45 Miliar Dipertanyakan

MEDAN, GEMADIKA.com – Gelombang kemarahan melanda ratusan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Utara. Pasalnya, dugaan penyalahgunaan dana dekonsentrasi senilai puluhan miliar rupiah untuk program penguatan koperasi kini mencuat ke permukaan, memicu tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari berbagai kalangan.

Masalah ini mencuat setelah tim investigasi media menerima laporan dari puluhan peserta kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar di Parapat dan Medan. Kegiatan yang seharusnya menjadi wadah penguatan kapasitas koperasi ini justru menimbulkan kekecewaan mendalam.

Bimtek Bermasalah, Peserta Kecewa

Salah seorang peserta bimtek yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.

“Beberapa minggu lalu ada pelatihan bimtek di Parapat. Peserta diminta bayar Rp10 juta untuk dua orang. Tapi penyelenggaraannya sangat tidak profesional — fasilitas minim, pemateri dari dinas koperasi pun tidak hadir,” ungkapnya.

Persoalan tak berhenti di sana. Para pendamping koperasi yang telah bekerja sejak Oktober 2025 mengaku belum menerima honor maupun penggantian biaya transportasi hingga kini. Padahal, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk program ini.

“Pak Naslindo bilang dana 40 miliar dari pusat plus 45 miliar dana dekonsentrasi dari provinsi sudah digelontorkan. Tapi sampai sekarang kami belum terima sepeser pun,” ujar salah seorang pendamping dengan nada kecewa.

Keributan di Hotel Mercure Medan

Situasi mencapai puncaknya ketika terjadi protes keras dari peserta di Hotel Mercure Medan. Sejumlah peserta dari kawasan Nias dan sekitarnya mempersoalkan janji penggantian biaya transportasi yang tak kunjung direalisasikan.

“Mereka datang pakai uang pribadi, sekitar empat juta rupiah per orang. Tapi setelah acara selesai, tak ada kejelasan penggantian transport,” tambah salah satu peserta.

Hingga kini, belum ada satu pun peserta bimtek di seluruh Sumut yang menerima haknya. Grup WhatsApp para pendamping dipenuhi keluhan dan protes, namun tanpa respons yang memuaskan.

“Setiap hari kami tagih di grup, tapi tak ada jawaban pasti. Semua hanya janji,” ujar salah seorang pendamping dari kawasan Tapanuli.

Sejumlah pengurus KDKMP bahkan mengaku dimintai nomor rekening pribadi oleh pihak dinas dengan janji akan mendapatkan uang transportasi, namun hingga kini realisasinya nihil.

LSM Elang Mas Siap Melaporkan ke Kejati

Menyikapi hal ini, Ketua DPW LSM Elang Mas Provinsi Sumatera Utara, SP. Tambak, SH, memberikan pernyataan tegas.

“Apabila informasi ini benar berarti Dinas Koperasi dan UKM Sumut sudah melakukan kesalahan fatal dan bertolak belakang dengan program Presiden Prabowo. Kejadian seperti ini justru menghambat berjalannya program yang dicanangkan oleh pemerintah. S.P. Tambak meminta kepada APH dan instansi terkait agar menindaklanjuti isu ini. Apabila benar adanya maka harus ditindak sesuai aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi, SP. Tambak mencoba menghubungi Kadis Koperasi Sumut Naslindo Sirait via telepon pada Selasa, 2 Desember 2025, namun nomor yang dituju tidak aktif. Pesan chat WhatsApp juga hanya tercentang satu, menandakan tidak ada respons.

1. Tambak juga menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi sorotan publik, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyatakan sikap tegas terhadap praktik “serakahnomics” serta larangan keras atas segala bentuk penyalahgunaan dana negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun sebelumnya menegaskan tidak akan ada toleransi terhadap penyelewengan dana publik.

“Pihak LSM Elang Mas Provinsi Sumatera Utara tengah mengumpulkan data-data tentang adanya dugaan korupsi di Dinas Koperasi Sumut. Setelah terkumpul datanya, pihak Elang Mas akan melaporkan Kadis Koperasi Sumut ke Kejati Sumut,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Koperasi dan UKM Sumut serta Kadis Naslindo Sirait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan dana dan keterlambatan pembayaran hak peserta. Upaya konfirmasi awak media melalui WhatsApp juga tidak mendapat respons.