JAKARTA, GEMADIKA.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisi besarnya mewujudkan kemandirian energi hingga ke pelosok Tanah Papua. Ia menargetkan Papua dapat mencapai swasembada energi dalam lima tahun ke depan melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal dan energi terbarukan.
Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo.
Papua: Dari Ketergantungan BBM Menuju Kemandirian Energi
Presiden menekankan pentingnya mengubah pola ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari daerah lain yang selama ini memicu tingginya biaya distribusi. Dengan kondisi geografis Papua yang luas dan sebagian besar wilayahnya terpencil, biaya pengiriman BBM dari luar daerah menjadi sangat mahal dan tidak efisien.
Untuk mengatasi persoalan ini, Prabowo mendorong pemanfaatan energi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis Papua, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami kesulitan akses energi.
“Di samping itu kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil, juga tenaga hidro sekarang ada hidro-hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil,” jelas Prabowo.
Tiga Pilar Kemandirian Energi Papua
Presiden menguraikan tiga pilar utama dalam mewujudkan swasembada energi di Papua yang saling melengkapi dan mendukung.
Pertama, pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber biodiesel. Prabowo berharap Papua dapat menanam kelapa sawit secara masif yang hasilnya dapat diolah menjadi BBM nabati, mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.
Kedua, penanaman tebu dan singkong (cassava) sebagai bahan baku etanol. Presiden menilai kedua komoditas ini dapat menjadi penghasil bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ketiga, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) mini atau mikrohidro. Teknologi ini dinilai cocok untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian di setiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tambah Prabowo.
Target Ambisius: Swasembada dalam 5 Tahun
Presiden menetapkan target yang ambisius namun terukur untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan di seluruh daerah, termasuk Papua.
“Sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Swasembada pangan dan swasembada energi,” tegas Prabowo.
Ia menegaskan bahwa strategi swasembada energi tidak dapat dipisahkan dari agenda besar swasembada pangan. Keduanya saling berkaitan dan menjadi kunci ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu, termasuk krisis energi dan pangan dunia.
Hemat Ratusan Triliun Rupiah
Prabowo mengungkapkan data mengejutkan tentang beban impor BBM Indonesia yang mencapai angka fantastis. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 Indonesia mengimpor BBM dengan nilai mencapai Rp520 triliun.
Presiden menilai, jika program swasembada energi berhasil diterapkan, Indonesia berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah yang selama ini digunakan untuk impor BBM dan subsidi energi.
“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ujar Prabowo.
Ia memberikan ilustrasi konkret tentang dampak penghematan tersebut bagi pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau kita bisa potong Rp500 triliun. Berarti setiap kabupaten kemungkinan punya Rp1 triliun. Bagaimana membangunnya kita coba bayangkan kita negara kaya apa? Ini bisa kita lakukan,” kata Prabowo dengan optimis.
Dengan penghematan sebesar itu, setiap kabupaten di Indonesia berpotensi mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Rencana Penghentian Impor Bensin
Presiden juga mengungkapkan roadmap penghentian impor BBM secara bertahap. Ia mengakui bahwa mulai tahun depan pemerintah masih akan melakukan impor solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Namun, Prabowo optimis dalam empat tahun ke depan Indonesia dapat menghentikan impor bensin seiring dengan peningkatan produksi energi alternatif dan BBM nabati.
“Kita harapkan dalam empat tahun, kita juga bisa tidak impor bensin,” pungkas Prabowo.
Papua: Subjek Utama Kedaulatan Energi Nasional
Dalam pandangan Presiden, kemandirian energi tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat pusat, melainkan harus diwujudkan secara konkret di setiap daerah. Papua, dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alamnya, dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penopang energi nasional di masa depan.
Prabowo meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Ia mendorong para kepala daerah di Papua untuk mulai menyusun perencanaan yang matang, berbasis potensi wilayah masing-masing, serta membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
Jika kemandirian energi dan pangan dapat terwujud hingga ke daerah-daerah terluar, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memperkuat keadilan pembangunan antarwilayah.
Papua, dalam visi Presiden Prabowo, bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam mewujudkan kedaulatan energi dan pangan nasional. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan komitmen pemerintah yang kuat, Papua diharapkan dapat menjadi model keberhasilan swasembada energi untuk daerah-daerah lain di Indonesia.
