MAMUJU, GEMADIKA.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat merespons rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Suri Handayani, Kamis (5/2/2026), sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembangunan berbasis data dan evaluasi kinerja ekonomi daerah.
Melalui analisis komprehensif terhadap empat indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan (Gini Ratio), dan ketenagakerjaan, Bapperida Sulbar menilai arah pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Capaian tersebut dinilai sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, Bapperida menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya dalam peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menyampaikan bahwa narasi utama dari hasil analisis data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat relatif solid dan inklusif. Kondisi tersebut disertai penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, namun masih terdapat tekanan pada pasar tenaga kerja serta distribusi pengeluaran kelompok masyarakat miskin.
Dari empat indikator utama yang dirilis BPS, tiga indikator menunjukkan tren positif, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan Gini Ratio. Sementara itu, satu indikator yang menjadi perhatian adalah meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2025 mencapai 5,36 persen, dengan tren inklusivitas yang relatif terjaga hingga September 2025. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan menjadi sinyal bahwa pembangunan mulai memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun demikian, peningkatan TPT pada periode Agustus hingga November 2025, serta kenaikan tipis ketimpangan di wilayah perdesaan, menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu diperkuat agar lebih mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.
Bapperida Sulbar mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus kebijakan ke depan. Pertama, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat padat karya, terlihat dari meningkatnya pengangguran di tengah pertumbuhan yang cukup tinggi. Kedua, ketimpangan wilayah perdesaan menunjukkan kenaikan tipis meski Gini Ratio total menurun. Ketiga, tingkat pengangguran perempuan dan masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi, mengindikasikan persoalan struktural terkait akses kerja dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar.
Sebagai langkah strategis, Bapperida Sulbar akan memperkuat pengawalan, sinkronisasi, dan kolaborasi program pembangunan, khususnya melalui penguatan sektor padat karya seperti pertanian hilir, UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif. Intervensi di wilayah perdesaan juga diarahkan pada peningkatan produktivitas petani, perluasan akses pasar, serta penguatan koperasi modern.
Selain itu, Bapperida mendorong program penyerapan tenaga kerja perempuan yang inklusif dan fleksibel berbasis komunitas, serta sinkronisasi perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan melalui dokumen RKPD dan KUA-PPAS yang berbasis indikator ketimpangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Amujib menegaskan bahwa kerangka Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat menjadi landasan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Melalui analisis berbasis data statistik resmi, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar responsif terhadap dinamika ekonomi serta dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
(Antyka)
