Ekonomi Stabil Kunci Kamtibmas, Akademisi USU: Ekonomi Berantakan Bikin Keamanan Berantakan

MEDAN, GEMADIKA.com – Stabilitas ekonomi berbanding lurus dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini disampaikan akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si.

“Kalau keamanan berantakan ekonominya juga berantakan. Ekonomi yang bagus bakal menghadirkan stabilitas sosial,” jelas Arif Qaedy di Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan dan Situasi Kamtibmas Di Sumatera Utara, Jumat (6/2/2026) di Medan.

Forum yang dihadiri sekitar 75 peserta dari mahasiswa USU dan pelaku UMKM Kota Medan yang tergabung dalam DPD HIPPI ini juga menghadirkan Kepala BPS Sumut, Asim Saputra.

Ekonomi Kuat Prasyarat Stabilitas Sosial

Arif menyampaikan, menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup dengan pengendalian harga, tapi butuh penguatan struktur usaha lokal agar masyarakat tetap produktif dan resilien.

“Ekonomi daerah yang kuat adalah prasyarat stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang,” jelasnya.

Ia menambahkan, lemahnya sektor usaha mikro dapat berdampak pada meningkatnya kerawanan sosial. Tekanan ekonomi berkepanjangan berpotensi memicu konflik sosial skala kecil, peningkatan kriminalitas ekonomi, dan ketegangan di kawasan urban padat penduduk.

Arif menekankan, ekonomi di Sumut harus diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi antarinstansi, baik Pemda, pihak keamanan, akademisi, maupun pelaku usaha.

BPS: Inflasi Terjaga Saat Ekonomi Kondusif

Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menyampaikan keamanan dan ketertiban masyarakat penting untuk menjaga suplai dan produksi industri agar pengolahan berjalan lancar.

“Inflasi bisa kita jaga ketika ekonomi kita kondusif. Untuk menjaga ekonomi kondusif tidak ada pelaku usaha yang mengambil kesempatan ketika situasi ekonomi sedang tidak baik,” jelasnya.

Asim mencontohkan, pascabencana Sumatera, distribusi barang terkendala. Inflasi Nias mencapai 10 persen. Namun, Februari 2026 Sumut mengalami deflasi 0,75 persen.

“Ini membuktikan upaya pemerintah untuk memasok komoditas yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Kepulauan Nias sudah berjalan normal,” tukas Asim.

Tantangan iklim usaha di Sumut masih tingginya biaya produksi yang membuat daya tarik investasi menurun. (Selamet)