NASIONAL, GEMADIKA.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Kegiatan yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam forum tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk mengawal proses produksi jagung nasional sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri tetap terjaga.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, salah satunya di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Dukungan perbankan juga ditegaskan oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan yang besar bagi sektor pertanian.
BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tak hanya soal modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen. Langkah ini dilakukan agar petani tidak terjebak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih berpihak. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dan harga pembelian Rp 6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani dengan baik, membayar pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional semakin kuat dan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan Indonesia.
(Tim)
