Siswa Pulau Karampuang Kesulitan Akses Sekolah, Komisi III DPRD Mamuju Siapkan Opsi Pengadaan Kapal

MAMUJU,GEMADIKA.com – Persoalan transportasi bagi pelajar dan mahasiswa asal Pulau Karampuang yang menempuh pendidikan di daratan Mamuju menjadi perhatian serius legislatif. Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju menyatakan komitmennya untuk segera mencarikan solusi atas kendala aksesibilitas yang telah berlangsung lama tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Mamuju pada Jumat (3/2/2025), Ketua Komisi III, Yuslifar, menerima langsung aspirasi dari perwakilan pelajar dan mahasiswa Karampuang. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju untuk membedah solusi teknis di lapangan.
Darurat Sarana Transportasi Laut
Yuslifar mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan armada penyeberangan yang selama ini menjadi urat nadi pendidikan warga pulau. Tanpa transportasi yang memadai, risiko putus sekolah atau rendahnya tingkat kehadiran siswa menjadi ancaman nyata.

“Hingga saat ini mereka masih menghadapi kekurangan sarana transportasi. Kami akan mencari solusi untuk tahun 2025,” ujar Yuslifar.
Sebagai langkah cepat, pihaknya mengusulkan skema kontrak kapal yang pembiayaannya dapat bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Indonesia Pintar (PIP), selama mekanisme tersebut tidak membentur regulasi yang ada.
Opsi Dana Pokir dan Sinergi Anggaran
Jika pemerintah daerah tidak segera memberikan respons konkret, Yuslifar menegaskan bahwa DPRD akan mengambil langkah politik melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
“Pihak kami akan mengusulkan pengadaan kapal khusus untuk pelajar melalui mekanisme Pokir untuk tahun depan,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III, Muhammad Istiqlal, menambahkan bahwa pemanfaatan dana bantuan sekolah untuk menyewa kapal dapat menjadi solusi transisi agar kegiatan belajar mengajar tidak terus terhambat oleh masalah geografis.
Harapan Pelajar Karampuang
Perwakilan mahasiswa, Amrozi, berharap pertemuan ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka. Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan.
“Kami berharap pemerintah merespon cepat aspirasi warga pulau terkait akses transportasi. Selain itu, kami juga mengusulkan peningkatan fasilitas pendidikan lainnya di Pulau Karampuang agar kualitas SDM kami setara dengan di daratan,” ungkap Amrozi.
Komisi III DPRD Mamuju memastikan akan mengawal pembahasan anggaran ini hingga masuk dalam postur APBD, guna memastikan hak pendidikan bagi anak-anak di wilayah kepulauan dapat terpenuhi secara layak dan aman.(Antika)