Bupati Batu Bara Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

MEDAN, GEMADIKA.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., hadir langsung dalam kegiatan penyampaian dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Auditorium BPK, Medan, Selasa (31/3/2026).

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Plh. Sekda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektur Daerah, serta Sekretaris DPRD.

Selain Kabupaten Batu Bara, sejumlah daerah lain turut hadir dalam kegiatan yang sama, di antaranya Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

LKPD Memuat Enam Komponen Laporan Keuangan

LKPD yang diserahkan memuat berbagai komponen laporan keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Apresiasi untuk Tim Auditor, OPD Diminta Kooperatif

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan di Kabupaten Batu Bara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK yang telah melaksanakan audit di Kabupaten Batu Bara. Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh OPD bersikap kooperatif dan responsif selama proses audit berlangsung.

“Kami memastikan seluruh OPD memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim auditor BPK, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan transparan,” tegasnya.

Melalui penyerahan LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meraih opini terbaik dari BPK RI. (Jumaidi)