BANGKALAN, GEMADIKA.com – Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Kabupaten Bangkalan menggelar kegiatan penyusunan Grand Design Perbaikan Tata Kelola Nelayan di Aula Kantor Perikanan Bangkalan, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi, sinergi, serta pembinaan terhadap nelayan dan pembudidaya perikanan di Kabupaten Bangkalan.
Namun, dalam forum strategis tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) DP2KP Bangkalan, CHK Karyadinata, mengaku kecewa atas ketidakhadiran para penyuluh perikanan yang dinilai memiliki peran penting dalam pemulihan sektor perikanan daerah.
Menurutnya, kondisi sektor perikanan di Bangkalan saat ini masih menghadapi tantangan serius dengan tren pertumbuhan yang tercatat minus 1 persen. Karena itu, kehadiran penyuluh dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pembinaan dan pendampingan kepada para nelayan.
“Saya sangat kecewa dengan ketidakhadiran penyuluh perikanan di tengah upaya pemulihan yang tengah dirancang pemerintah daerah di momen seperti ini,” ungkapnya.
CHK Karyadinata menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperbaiki tata kelola sektor perikanan. Salah satunya melalui pengembangan sektor perikanan budidaya yang diharapkan mampu menjadi motor pemulihan ekonomi nelayan.
Selain itu, pihaknya juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan teknologi modern seperti drone laut untuk mendukung efektivitas pengelolaan dan pengawasan sektor perikanan.
“Ini baru tahap awal. Ke depan akan ada penajaman strategi dan uji publik. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, pegiat nelayan Bangkalan, Hendrayanto, turut menyampaikan kritik terhadap kinerja penyuluh perikanan yang dinilai belum maksimal dalam mendampingi masyarakat nelayan.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah agar penyuluh benar-benar aktif turun ke lapangan dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan saat ini.
“Kita butuh tindak lanjut konkret. Penyuluh harus benar-benar hadir dan membantu menyelesaikan persoalan nelayan yang saat ini terpuruk,” tegasnya.
Selain persoalan nelayan, Hendrayanto juga menyoroti pentingnya penegakan aturan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Ia meminta pemerintah lebih serius mengawasi praktik alih fungsi lahan produktif yang dinilai dapat mengancam ketahanan pangan daerah.
“Program LSD adalah bagian dari upaya kemandirian pangan. Tidak boleh ada lagi izin yang membiarkan lahan produktif diuruk untuk kepentingan lain. Ini harus dikawal serius,” pungkasnya.
Kegiatan penyusunan Grand Design Tata Kelola Nelayan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sektor perikanan Bangkalan yang lebih maju, terarah, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Penulis: Maulana
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan