JAKARTA, GEMADIKA.com – Media sosial kembali diramaikan dengan munculnya usulan pembangunan ribuan layar bioskop di wilayah pedesaan menggunakan dana negara. Gagasan tersebut sontak memicu perdebatan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai daerah.
Usulan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, dalam pembahasan terkait pengembangan industri perfilman nasional.
Rahmawati mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN 2027 untuk pembangunan sekitar 1.000 layar bioskop desa guna mendukung rumah produksi (PH) kecil dan perfilman daerah.
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027,” tuturnya.
“Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” sambung Rahmawati.
Menurutnya, keberadaan bioskop di desa dapat menjadi sarana pemerataan akses hiburan sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif nasional, khususnya bagi sineas daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan ruang tayang.
Namun, usulan tersebut langsung menuai beragam respons dari masyarakat di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan urgensi pembangunan bioskop desa di tengah berbagai persoalan lain yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja.
Tak sedikit pula warganet yang menyampaikan kritik dengan gaya satir dan humor. Salah satu komentar yang ramai beredar berbunyi, “makin kesini negara konoha makin gak jelas,” merujuk pada istilah populer di internet untuk menggambarkan kondisi sosial-politik Indonesia.
Di sisi lain, ada juga netizen yang menilai usulan tersebut sebenarnya memiliki sisi positif jika benar-benar diarahkan untuk membuka akses hiburan dan ekonomi kreatif di daerah tertinggal. Meski begitu, mereka menilai kajian mendalam dan prioritas anggaran tetap harus menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Hingga kini, usulan pembangunan “Bioskop Desa” masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi dalam penyusunan APBN 2027.
